//
you're reading...
Artikel Hukum

Strategi Singapura dalam Menghadapi Globalisasi

Strategi Singapura dalam Menghadapi Globalisasi

(Studi Singkat Menghadapi MEA 2015)

  1. Pendahuluan

 

— “Arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity” [1]

Globalisasi meskipun belum memiliki definisi yang disepakati tetapi kata ini telah banyak dikutip dan dipergunakan untuk menjelaskan perubahan sosial di masyarakat[2]. Globalisasi dianggap telah banyak mempengaruhi banyak fenomena dimasyarakat terutama dalam bidang sosial dan ekonomi seperti misalnya kejahatan, migrasi penduduk, ketenagakerjaan, masalah lingkungan dan lain-lain.

Pada Konferensi yang membahas mengenai Globalisasi dan Keamanan Regional dijelaskan bahwa Globalisasi memiliki lima karakteristik utama, yaitu, pertama saling ketergantungan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang didorong oleh pergerakan modal lintas batas, kedua, transfer teknologi yang cepat dan komunikasi dan arus informasi yang realtime. Ketiga, munculnya aktor baru yang menantang otoritas negara, khususnya NGO, kelompok sipil, perusahaan global, jaringan produksi dan bahkan pasar keuangan. Keempat, adanya tekanan kepada negara yang semakin besar untuk memenuhi standar internasional, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Kelima, munculnya budaya internasional yand didominasi oleh barat, yang telah memicu kekhawatiran banyak negara terhadap erosi identitas nasional dan nilai-nilai tradisional dan keenam, munculnya masalah transnasional yang membutuhkan kerjasama multilateral untuk menyelesaikannya[3].

Andreas Georg Schere & Guido Palazzo mendefinisikan globalisasi sebagai “the process of intensification of cross-area and cross-border social relations between actors from very distant locations, and of growing transnational interdependence of economic and social activities”. Sedangkan Giddens menjelaskan globalisasi sebagai “the modes of connection between different social contexts or regions become networked across the earth’s surface as a whole”.[4]

Globalisasi menandakan adanya sebuah proses perubahan dalam hampir seluruh bidang kehidupan manusia dalam skala lintas batas antar negara melalui aliran perdagangan atau aliran modal yang memacu sekaligus mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada. Transformasi yang terjadi dalam kehidupan akibat proses globalisasi dianggap sebagai keniscayaan dalam hubungan internasional dan hubungan ekonomi dunia sehingga mengharuskan negara harus bisa beradaptasi dalam kondisi tersebut. Negara-negara yang tetap bertahan dan yang menjadi pemenang adalah negara yang siap mengambil kesempatan dan keuntungan dari proses globalisasi.

Globalisasi menawarkan peluang sekaligus tantangan untuk dapat digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan meskipun globalisasi oleh beberapa pakar dianggap sebagai kekuatan yang akan mengundang decline (Held), erosion (Hall), dan the end of nation of state (Ohmae)[5], bahkan Globalisasi disebut sebagai “the el nino of the social sciences”, sebuah kekuatan yang dianggap dapat dipersalahkan untuk hampir semua kerusakan yang ada di masyarakat[6]. Tetapi ketakutan di hampir seluruh dunia terhadap Globalisasi ini tersebut mungkin tidak berlaku di Singapura, bahkan negara ini mampu menggunakan Globalisasi sebagai tools mengakselerasi kemajuan segala bidang di negaranya serta mereduksi dampak negatifnya melalui kebijakan kebijakan pemerintahannya.

Singapura, sebagai salah satu negara terkecil di dunia yang baru lahir tahun 1960an ini telah berkembang sangat cepat dari negara miskin dunia ketiga menjadi negara ekonomi maju dengan peringkat pertama negara yang memiliki ekonomi terglobal di dunia “the world most globalized economy[7]” serta berada pada urutan 46 dari 227 negara dengan Gross Domestic Bruto terbesar di dunia, dengan kurang lebih 700 perusahaan multinasional yang memilih Singapura sebagai tempat pilihan bisnis yang tepat.

Menurut daftar The Competitiveness Index 2011-2012 dari World Economic Forum[8] yang mengukur Institusi, Infrastruktur, Ekonomi Makro, Kesehatan dan pendidikan primer, perguruan tinggi dan training, efesiensi pasar, ketersediaan teknologi, kecanggihan bisnis dan inovasi menempatkan Singapura berada pada posisi ke 2 dari 134 negara dengan mengungguli Jepang, China, Amerika,[9] dan berada pada urutan pertama dari daftar The Globalisation Index yang mengukur tingkat keterbukaan negara terhadap perdagangan, investasi, ide baru/inovasi dan teknologi, gerakan buruh dan intergrasi budaya dengan seluruh dunia telah memberikan nilai tertinggi kepada singapura untuk perdagangan, tertinggi kedua untuk tenaga kerja dan budaya dan hanya berada dibawah Irlandia, Swedia, Denmark dan Finlandia untuk bidang teknologi.

Jawaban atas evolusi pembangunan yang signifikan di negara kecil dengan sumberdaya terbatas ini ternyata adalah Globalisasi. Globalisasi oleh mereka dipahami sebagai peningkatan integrasi ekonomi, social, politik dari negara dan masyarakat. Globalisasi dalam sejarahnya sebagai salah satu kekuatan terkuat yang membentuk Singapura, dimana hampir semua hal mengenai Singapura tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut Globalisasi, baik dari masyarakatnya, bahasa, bahkan dalam sejarah politiknya.

2. Globalisasi di Singapura

Awal globalisasi ekonomi negara ini dapat ditelusuri pada tahun 1819 T.S Rafles atas nama British East Company mengembangkan bagian selatan Singapura sebagai pos perdagangan Inggris serta menjadikannya sebagai pangkalan utama Angkatan Laut Inggris di Asia Timur. Pembukaan Terusan Suez tahun 1869 menyebabkan perdagangan dunia meledak dan Singapura dengan letak geografisnya yang strategis diselat malaka sebagai salah satu jalur pelayaran yang menghubungkan ekonomi Asia Timur dan Eropa menjadi simpul utama perdagangan di dunia dan menjadikan pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan yang terbesar dan tersibuk di dunia[10].

Ketika pemisahan Singapura dari tangan Malaysia pada tahun 1965 negara ini memiliki segudang permasalahan lain yang harus segera ditangani, antara lain konflik dengan Indonesia, rencana penarikan pangkalan Inggris yang telah mempekerjakan 40.000 orang dan tingginya tingkat pengangguran yang mencapai 10%. Singapura menilai bahwa strategy pembangunan autarky[11] yang dipilih negara yang baru merdeka lainnya bukanlah solusi tepat untuk menangani segudang permasalahan di Singapura karena negara ini memiliki SDM terbatas dengan SDA yang langka.

Pemerintah yang saat itu dikuasai oleh People’s Action Party[12] menggunakan tiga strategy pembangunan pada awal kemerdekaanya[13], antara lain:

Pertama, melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan pada sektor privat yang kurang modal dan ahli seperti misalnya Singapore Airlines, Neptune Orient Lines, Development Bank of Singapore dan Sembawang Shipyard.

Kedua, peningkatan iklim perburuhan dan lingkungan invetasi dengan memberlakukan UU ketenagakerjaan untuk meletakkan standar kerja untuk membantu penyelesaian perselisihan industrial, Kongres Serikat Pekerja Nasional (National Trade Union Congress)[14] serta Dewan Pengupahan Nasional (National Wages Council) juga membantu untuk mendorong hubungan yang lebih baik antara pekerja dan manajemen.

Ketiga adalah strategy industrialisasi yang berorentasi ekspor dengan menarik investor asing untuk mengembangkan industry manufaktur dan sektor keuangan singapura, karena mereka percaya bahwa perusahaan asinglah yang memiliki modal dan teknologi untuk menghasilkan barang yang dapat bersaing di pasar global.

Untuk mendorong strategy tersebut, Singapura menawarkan upah tenaga kerja rendah, ketersediaan infrastruktur industry serta pajak yang rendah. Untuk memastikan semua langkah kebijakan mengenai upah tenaga kerja murah, kedisiplinan dan memelihara hubungan industrial, Pemerintah Singapura mengambil langkah-langkah sebagai berikut, pertama, serikat pekerja radikal yang mendominasi gerakan serikat buruh tersebut secara sistematis dan menyeluruh dihapuskan dan diganti dengan NTUC, kedua, serikat yang lebih kecil dikonsolidasikan kedalam serikat yang lebih besar dibawah kontrol utama NTUC, dimana pada gilirannya dikontrol secara ketat oleh pemerintah, ketiga, peraturan perundangan hubungan industrial digunakan pemerintah untuk mencegah serikat untuk melakukan aksi mogok. keempat, Undang-undang Serikat Pekerja (Amendmen) Tahun 1966 disahkan untuk melarang aksi mogok dan pemogokan pada pos-pos pelayanan utama. Kelima, Undang-undang ketengakerjaan 1968 disahkan guna meningkatkan jam kerja, mengurangi jumlah hari libur dan hari istirahat, ijin sakit dan cuti tahunan. Hingga pada akhirnya, Pemerintah Singapura membentuk Dewan Pengupahan Nasional pada tahun 1972 untuk menjamin/memastikan kenaikan upah secara tertib dalam rangka menghadapi pengetatan pasar tenaga kerja. Melalui kebijakan tersebut bertujuan untuk mendepolitisasi serikat buruh, melemahkan tawar-menawar, mengurangi biaya upah dan memperluas hak prerogratif yang dimiliki manajemen perusahaan.

Selain melalui cara intervensi pemerintah untuk membuat pasar tenaga kerja yang ramah terhadap investasi asing, Singapura juga mengalokasikan sumberdaya yang sangat besar untuk memperbaiki infrastuktur negara yang dianggap penting untuk menarik perusahaan multinasional. Selain itu, pemerintah juga mendirikan beberapa perusahaan publik baru dan meningkatkan modal perusahaan yang sudah ada yang terlibat dalam penyediaan lahan industry, jasa publik, komunikasi, jasa pelabuhan, perbankan dan shipping. Investasi yang berkelanjutan di Singapura telah membuat infrastruktur negara ini menjadi yang paling modern dan efisien di dunia.

Jika strategy sebelumnya untuk menarik investasi manukfaktur yang padat karya, pada tahun 1979 tujuan tersebut beralih ketika Singapura berupaya menarik invetasi padat modal, teknologi manufaktur yang lebih tinggi, saat inilah yang disebut sebagai revolusi industri kedua Singapura, dan pada pertengahan tahun 1980an, strategy tersebut diperluas untuk mencakup sektor jasa.

Pada saat yang sama, Singapura menyatakan bahwa nantinya di dimasa depan tidak akan lagi mengabaikan perusahaan domestik seperti yang telah dilakukan di masa lalu. Pada tahun 1979-1985 ini Singapura juga mengembangkan strategy pembangunan khusus lainnya, antara lain mengkoreksi kebijakan upah karena adanya pasar tenaga kerja yang ketat dan mendorong efesiensi penggunaan tenaga kerja, memperbaharui penekanan pada pengembangan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta bergeser pada kebijakan yang memiliki nilai tambah dan keahlian promosi investasi yang intensive. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7.7%, nilai tambah nominal perpekerja manufaktur meningkat dari $ 18.400 pada tahun 1979 menjadi $ 27.000 pada tahun 1985, jumlah pekerja terampil meningkat dua kali lipat, dari 11% pada tahun 1979 menjadi 22% pada tahun 1985.

Anggaran pemerintah Tahun 1993 menandai awal dari sebuah phase baru strategy globalisasi negara. Berbeda dengan periode sebelumnya ketika penekanannya adalah menarik perusahaan asing untuk masuk, maka selanjutnya pemerintah mengumumkan bahwa dimasa depan akan mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk mengekspansi usahanya ke luar negeri terutama di wilayah Asia Tenggara dan China, kebijakan ini disampaikan oleh menteri keuangan dalam pidatonya:

In the race of nations, it is impossible for us to stand still and try to preserve what we have. The way out is to build an external dimension to our economy in order to overcome the problems of a small mature domestic market and a limited resource base…. The external economy is valuable because of its ability to improve the economic structure in two ways: first, it generates business and economies of scale for companies operating in Singapore, making the domestic economy more productive; second, it strengthens our links with other rapidly growing countries in the region, so that we will not be so heavily dependent on the developed countries for growth and markets (Straits Times, 27 February 1993)

Ia mengumumkan berbagai insentif pajak untuk mendukung dan mendorong perusahaan lokal untuk memperluas usaha mereka keluar negeri dan membawa masuk kembali keuntungan yang mereka dapat. Kebijakan mendorong perusahaan mengekspansi pasar luar negeri tersebut tidak mengesampingkan atau mengorbankan upaya menarik perusahaan asing untuk masuk ke singapura, kedua sasaran tersebut akan dikejar secara bersamaan.

Pada periode tahun 1986-1997 ini, Singapore memiliki beberapa pengembangan strategy pembangunan, antara lain pertama, memperdalam basis teknologi, melalui kebijakan ini pemerintah memimpin katalisasi pengembangan teknologi serta menyediakan dana sebesar $ 2.000.000.000 pada tahun 1991-1995 melalui The National Technology Plan dan $ 4.000.0000.000 pada tahun 1996-2000 melalui The National Science and Technology Plan. Kedua. Cluster Development, Strategy industry disempurnakan untuk memanfaatkan sinergi pada tingkat perusahaan dan industry. Melalui strategy ini, pemerintah dapat merumuskan rencana pengembangan kluster dengan menekankan kemampuan inti di kluster tersebut.

Ketiga, mempromosikan industry manufaktur dan jasa sebagai pilar ekonomi, Strategy ini untuk mendiversivikasi ketergantungan sektoral dan pasar, mengurangi kerentanan dan mempromosikan basis yang luas untuk ekonomi, industry jasa dipromosikan bersama dengan manufaktur sebagai pilar ekonomi. Untuk menggapai tujuan ini, pemerintah banyak menawarkan insentif untuk investasi di bidang manufaktur seperti misalnya status pelopor, tunjangan investasi yang juga diperluas untuk invetasi pada sektor jasa.

Dan keempat, regionalisasi, dimana pemerintah mendorong memanfaatkan potensi pasar asia untuk mengatasi permasalahan sumber daya local/hambatan pasar. Memperluas pasar melalui kerjasama ekonomi dengan negara lain merupakan langkah efektif untuk mempertahankan pembangunan ekonomi singapura, karrena negara ini pada dasarnya hanya memiliki pasar domestic kecil dan salah satu cara memperluas jangkauan pasar adalah melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara lain. Singapura juga bekerjasama dengan negara lain dalam pendirian dan pengelolaan Zona Ekonomi Khusus. Zona ini berfungsi sebagai zona pertumbuhan ekonomi cepat dengan menawarkan berbagai insentif pajak untuk menarik investasi asing.

Singapura menyatakan komitmennya untuk tetap membuka pintu perdagangan dan juga mendesak negara lain untuk tidak bersifat terlalu proteksi dan isolasi, melalui perdana menterinya menyatakan bahwa “growth cannot return without the growth of trade and capital flows. Protectionist measures that reverse these flows will ultimately result in a lose-lose situation.” Kedepannya, pada tingkat dimana singapura memiliih meneruskan agenda liberalisasi perdagangan dan investasi akan tergantung pada kemampuan kerjasama dengan forum-forum multilateral untuk bekerjasama. Yang paling signifikan adalah kemampuan untuk memastikan berbagai pengaturan bilateral dan sub-bilateral akan menguatkan upaya reformasi ekonomi dan membutuhkan komitmen politik yang kuat didalam ASEAN untuk mencapai tujuan pasar ASEAN.

Pencapaian ekonomi Singapura terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Total perdagangan Singapura meningkat hampir dua puluh satu kali, dari SG$ 12.3 milyar menjadi SG$ 257 milyar antara tahun 1970 dan 1993. Pangsa dari total GDP dicatatkan oleh peningkatan ekspor dari 101.6% pada tahun 1965 menjadi 134% pada tahun 1993. Demikian pula, impor meningkat dari 128.8% menjadi 155% dari total GDP pada periode yang sama. Karena tingkat ekspor dan impor yang luar biasa, Singapura disebut sebagai negara yang paling bergantung pada pergadangan dunia dengan tiga partner dagang terbesar mereka yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.

Orientasi internasional ekonomi Singapura juga terlihat pada sejauhmana tingkat ketergantungan negara ini terhadap investasi asing, pada tahun 1989, 37.6% dari seluruh modal yang diinvestasikan di Singapura dimiliki oleh asing. Table 2 menunjukkan bahwa empat perlima investasi dibidang manufaktur berasal dari investor asing. Pada tahun 1988, lebih dari 50% perusahaan milik asing bertanggung jawab terhadap 59.9% tenaga kerja dan 86% ekspor dibidang manufaktur.

Yang menjadi karakteristik investasi asing di Singapura adalah sebagian besar dalam bentuk investasi langsung, yang memberikan control perusahaan kepada investor. Porsi investasi langsung dari total invetasi asing meningkat dari 84% tahun 1970 menjadi 96% pada tahun 1989. Dominasi invetasi asing langsung menunjukkan bahwa proporsi ekonomi yang besar di Singapura secara langsung dikontrol oleh orang asing.

Singapura juga memiliki ekonomi eksternal yang substansial. Pendapatan yang diterima oleh penduduknya diluar negeri sekitar 18% dari GNP. Stok investasi swasta langsung dan portofolio invetasi asing adalah 68%.5% dari GNP dan pendapatan invetasi asing bruto dari asset asing berada pada 17.9% dari GNP. Dalam hal ini Singapura memiliki ekonomi ekternal yang lebih besar dari kebanyakan negara maju dan semua negara berkembang[15]

Para periode 1998an, ekonomi singapura terkena dampak krisis regional yang dimulai dengan devaluasi Thai Baht pada Juli 1997, karena meskipun Singapura memiliki kemampuan keuangan dan ekonomi yang sehat tetapi keadaan lingkungan external yang semakin memburuk akhirnya dapat mempengaruhi keadaan perekonomiannya, dimana pertumbuhan ekonomi singapura turun menjadi 2.1% pada tahun 1998, setelah sebelumnya mampu mencapai pertumbungan 8.6% pada tahun 1997. Setelah mampu mulai bangkit, pada tahun 2001 Singapura terkena resesi lagi, dimana peristiwa serangan teroris pada 11 September semakin memperburuk keadaan ekonomi negara ini dan perekonomian Singapura kembali turun menjadi 2.1% dari pertumbuhan sebelumnya sebesar 8.6%.

Pada periode ini, Singapura bertujuan menjadi sebuah perekonomian yang global melalui ekonomi kewirausahaan dan diversifikasi ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut singapura memiliki beberapa strategy pengembangan, antara lain, pertama, memperluas hubungan eksternal, merangkul globalisasi melalui kerangka perdagangan multilateral, regional serta perjanjian perdagangan bebas bilateral. Kedua, mempertahankan daya saing dan fleksibilitas, dicapai dengan menjaga beban pajak, meninjau kembali pasar tenaga kerja dan sistem upah untuk membuatnya lebih flexible dan harga factor produksi yang kompetitif. Ketiga, mempromosikan kewirausahaan dan perusahaan domestic, dengan mendorong orang untuk menjadi inovatif dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk dapat mengembangkan inovasi baru dan bisnis, membuka pasar ekspor baru dan memperluas basis ekonomi.

Keempat, menumbuhkan industry manufaktur dan jasa, mengupgrade sektor-sektor tersebut dengan menyediakan biaya yang kompetitif, melengkapi tenaga kerja dengan ketrampilan yang relevan serta mengembangkan industry dan kemampuan yang baru. Kelima, mengembangkan sumber daya manusia, melalui berinvestasi dalam bidang pendidikan, membantu memberikan pelatihan kepada para pekerja serta menerima bakat-bakat global untuk meningkatkan bakat-bakat penduduk asli.

3. Peranan Pemerintah dalam Menghadapi Globalisasi

Sistem pemerintahan singapura telah secara konsisten dinilai sebagai salah satu negara yang memiliki transparasi dalam bidang politik dan negara dengan tindak korupsi paling kecil tetapi sering dikritisi mengenai intervensi pemerintah yang ekseksif pada isu-isu social. Kecepatan transformasi social ekonomi dan kualitas hidup dimungkinkan melalui partai penguasa yaitu PAP, partai ini berani meliberalisasi ekonomi dan menarik modal asing untuk masuk melalui berbagai cara. Peran pemerintah terlihat dari semua aspek kehidupan ekonomi di singapura, menjadikannya contoh klasik hubungan langsung antara transparansi dan perkembangan ekonomi.

Meskipun Singapura menamai dirinya sebagai negara dengan perekonomian bebas, peran dalam bidang ekonomi dari pemerintah sangat terasa. Pemerintah mengkontrol, mengatur, atau mengalokasikan tanah, tenaga kerja dan sumber daya modal. Pemerinah mengatur serta mempengaruhi harga berdasarkan perhitungan bisnis dan investasi. Intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi tidak hanya berdampak pada keuntungan bisnis semata tetapi juga pada kesejahteraan umum masyarakatnya. Selain pekerjaan yang disediakan pada sektor public maupun private, pemerintah juga menyediakan rumah bersubsidi, pendidikan, kesehatan dan jasa rekreasi dan juga transportasi publik. Pemerintah juga mengatur tabuhan pensiun melalui the Central Provident Fund and Post Office Savings Bank serta menentukan kenaikan upah tahunan dan menetapkan tunjangan minimal di sektor public dan swasta. Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja telah mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga menjamin stabilitas politik yang mendorong masuknya investasi. secara umum, intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi berhasil menjadi pro-bisnis tanpa menjadi anti buruh, setidaknya dalam kesejahteraan materi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran ekonomi pemerintah di Singapura, ketika Singapura merdeka pada tahun 1965, negara ini harus menghadapi tantangan dan rintangan yang tak terhitung banyaknya. Singapura yang terdiri dari masyarakat multi-etnis dengan Melayu, populasi Cina dan India menghadapi masalah besar antara lain termasuk kerusuhan tenaga kerja dan sosial tiada henti, kerusakan infratruktur, perumahan dan fasilitas public yang tidak memadai, pertumbuhan ekonomi yang lambat, upah rendah, dan pengangguran yang tinggi diperburuk oleh populasi yang berkembang pesat. Pada saat itu, tingkat pengangguran diperkirakan sebesar 13,5 persen. Perjuangan untuk bertahan hidup di periode ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi para pemimpin generasi pertama di Singapura. Setelah pemisahan dari Malaysia.

Terlebih lagi, saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia antara tahun 1963 dan 1966 dimana telah mengurangi perdagangan pelabuhan Singapura secara substansial. Pada tahun 1968 Inggris mengumumkan niatnya untuk menarik pasukan militer dari Singapura. Kepulangan Inggris dapat berarti kerugian langsung atau tidak langsung terhadap 38.000 pekerjaan (20 persen dari angkatan kerja) dimana pada saat itu juga pengangguran sudah meningkat dan pertumbuhan penduduk yang cepat; sebuah konsekuensi pengurangan dalam PDB berupa peningkatan alokasi pertahanan anggaran Singapura untuk mengkompensasi penarikan Inggris. Faktor lain yang mempengaruhi Singapura dalam jalur pembangunan baru dan unik adalah pelajaran dari India dan negara-negara dunia ketiga lainnya. Sejak Kemerdekaan India mengikuti pola pemerintahan sosialis dengan peran dominan sektor publik. Namun perekonomian gagal untuk menyeimbangkan antara birokrasi malfungsi dan agenda pembangunan. Terlebih lagi, adanya kontrol yang ketat atas ekonomi dan pendekatan pintu yang tertutup terhadap ekonomi pasar secara substansial mempengaruhi prospek pertumbuhan India dalam perekonomian internasional yang didominasi oleh ideologi-ideologi dari liberalisasi pasar bebas. Oleh karena itu Lee memutuskan untuk mengikuti pendekatan, pragmatis dan spesifik non ideologis menuju pembangunan ekonomi yang tidak dikondisikan oleh salah satu dogma-dogma yang ada pada pembangunan dunia ketiga. Seperti Lee tepat mengatakan, “Kami belajar dari kegagalan kebijakan negara-negara seperti India, Pakistan, Ghana dan Nigeria. Negara-negara baru banyak yang percaya bahwa cara untuk kemakmuran negara perencanaan ekonomi dengan negara sosialis terlihat sebagai model. Tetapi para pemimpin dunia ketiga yang telah menghancurkan rezim tua itu tidak memperhitungkan bahwa membangun suatu tatanan baru menuntut kemampuan yang berbeda. Jadi strategi saya adalah mengubah Singapura, sebuah pulau dunia ketiga, menjadi oase pertama di dunia, dengan mendirikan fasilitas komunikasi dan transportasi terkini”

Lee memberi kelangsungan hidup ekonomi sebagai prioritas utama. Maka ia merancang struktur administrasi yang efisien dan bersih untuk melaksanakan strategi tersebut. “Untuk menghasilkan hasil, kami harus membentuk administrasi menjadi instrumen kebijakan yang efektif[16]“. Dalam rangka untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan efektif, Lee berpendapat bahwa pemerintah membutuhkan akuntabilitas yang lengkap dan pemisahan terbuka antara aset pribadi dan publik. Menurutnya korupsi harus diberantas. Sebagai seorang pemimpin, Lee mengatakan ia belajar untuk mengabaikan kebenaran politik ketika itu tidak sesuai dengan pengalamannya sendiri. Pada tahun 1960 dan 70-an, secara menjadi anti-Amerika politis adalah benar. Dia menolak ini karena AS memiliki “modal, teknologi, know-how dan pasar.” Di sisi lain, ia mengatakan, itu merupakan kesalahan untuk mengikuti gagasan bahwa “demokrasi adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi.” Ideologi Barat berpendapat bahwa tanpa demokrasi, Rusia tidak bisa mengembangkan pasar bebas.

Pengamatan di atas dari Lee menjelaskan bahwa kepemimpinan Singapura dan pemerintah melakukan perubahan kebijakan strategis yang berbeda dari ekonomi pasca kolonial menuju berorientasi ekspor-ekonomi pasar bebas yang terbuka tetapi dikontrol dan diatur oleh aparat negara. Sejak tahun 1965, PAP telah memimpin pembentukan sebuah “developmental state” yang disebut yang biasanya memberi penekanan besar pada pembangunan ekonomi nasional berdasarkan kepemilikan negara dan kontrol ekonomi. Dalam konteks unik dari Singapura, di mana sektor privat domestik relatif lemah, negara dan birokrasi yang menjadi aktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, pembiayaan investasi swasta, membangun infrastruktur, memberikan berbagai layanan, dan sebagainya .

Dalam rangka untuk mencapai sasaran perkembangan tersebut, pemerintah menetapkan serangkaian institusi terkait dengan pengembangan atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, atau diawasi oleh negara. Contoh perusahaan negara tersebut meliputi pembentukan the Housing and Development Board (HDB) tahun 1960, the Economic Development Board (EDB) tahun 1961, the Public Utilities Board (PUB) tahun 1963, the Port of Singapore Authority (PSA) tahun 1964, the Jurong Town Corporation (JTC) dan Development Bank of Singapore (DBS) tahun 1968, the Telecommunication Authority of Singapore (TAS) tahun 1974, Selain itu, pemerintah membuat Singapura Temasek Holdings Ltd tahun 1974. Lembaga besar ini memiliki kontrol atas government-linked companies (GLCs) yang mendominasi sektor korporasi serta mewakili keterlibatan pemerintah secara luas dalam ekonomy nasional.

Selama tahun 1960-an pemerintah terfokus pada industrialisasi padat karya, dan setelah tahun 1965 menekankan pada ekspor ke pasar dunia, dimana terjadi kekuarangan tenaga buruh pada tahun 1970an. Untuk mengendalikan kebutuhan tenaga kerja asing dan meningkatan nilai produksi industry, pemerintah beralih ke manufaktur berteknologi tingi, industry padat modal dan jasa layanan bernilai tinggi ke seluruh dunia.

Penekanan setelah tahun 1965 berada di ekspor ke pasar dunia. Buruh kekurangan menjadi jelas pada tahun 1970. Dalam rangka untuk mengendalikan kebutuhan terhadap tenaga kerja asing dan meningkatkan nilai produksi industri, pemerintah mulai bergeser ke arah manufaktur teknologi tinggi, industri-industri padat modal, dan layanan bernilai tinggi untuk ekspor di seluruh dunia. Setelah resesi ringan pada pertengahan 1970-an di mana “kebijakan upah sederhana” diikuti, catatan laporan pemerintah bahwa pada tahun 1979 “kebijakan upah yang lebih tinggi dilanjutkan dalam upaya intensif untuk merestrukturisasi ekonomi yang didasarkan pada nilai tambah tinggi manufaktur dan kegiatan pelayanan.”

Jangkauan luas dari lembaga ini menunjukkan keterlibatan dinamis negara dalam pembangunan ekonomi di melalui PAP selama lebih dari empat dekade. Dalam melaksanakan agenda pembangunan, pemerintah menjamin munculnya birokrasi yang efisien, teknokratis, dan manajerial diberdayakan untuk mengatur sistem pasar, yang merupakan fitur lain perkembangan negara Singapura. Menariknya, perlu dicatat di sini bahwa Singapura tergantung pada kemitraan antara birokrasi ekonomi dan korporasi transnasional, bukan pada sektor private atau modal domestik yang berkembang dalam persaingan dengan perusahaan asing.

Pada periode 1965-1973 singapura mengalami pertumbuhan ekonomi belum pernah terjadi sebelumnya di mana pertumbuhan tahunan rata-rata GDP adalah 12,7 persen. Pujian utama pembangunan ini harus diberikan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang efektif dalam menggunakan kekuatan dan kelemahan singapura. Selanjutnya dianggap waktu yang tepat untuk melakukan perubahan structural pada bidang ekonomi. modal telah terakumulasi untuk memungkinkan produksi domestic barang yang lebih padat modal. Yang luar biasa, pertumbuhan ini dicapai dengan stabilitas harga, inflasi tetap rendah melalui kebijakan fiscal pemerintah yang konservatif, termasuk control ketat terhadap uang yang beredar.

Kebijakan upah atas menghadirkan Revolusi Industri Kedua di Singapura yang bertujuan menghambat industri padat karya dalam mendukung industri yang lebih maju. Pemerintah melalui Perdana Menteri Lee menyimpulkan analisis kinerja ekonomi 1981 Singapura dengan pernyataan “Semua sektor ekonomi harus mekanisasi, otomatisasi, komputerisasi, dan memperbaiki manajemen atau merelokasi pabrik-pabrik mereka”. Berbicara kepada parlemen, Menteri Perdagangan dan Industri menyimpulkan filosofi pemerintah selama 20 tahun mendatang menyatakan bahwa “Our job as a government is to set out our objective, direction, and modus operandi clearly and unequivocally and lead. The rest is up to Singaporeans to achieve and excel

4. Kesimpulan

Negara berkembang lainnya seharusnya dapat belajar dari pengalaman Singapura meskipun setiap negara memiliki beberapa karakteristik pokok sendiri untukbisa menerapkan strategy yang sama dengan strategy Singapura. Banyak orang dulunya meragukan kemampuan singapura dalam menerapkan strategy ekonomi yang direncanakan pemerintahnya dimana hal ini mungkin sangat sulit dilakukan oleh negara berkembang lainnya.

Strategi kunci Singapura adalah mengadopsi kebijakan pro-bisnis, pro-investasi asing, berorientasi ekspor kerangka kebijakan ekonomi, dikombinasikan dengan investasi yang diarahkan negara pada investasi strategis perusahaan negara. Dengan tanpa adanya sumber daya alam yang memadai, Singapura mampu mengandalkan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pada intinya, strategi ekonomi Singapura dapat diringkas menjadi tiga kategori dasar: pertama, peran strategis pemerintah, kedua, Mobilisasi modal manusia, dan ketiga, pengembangan infrastruktur terus-menerus. Secara bersama-sama, ketiga faktor tersebut berkontribusi tinggi terhadap prestasi ekonomi Singapura yang telah dinikmati selama empat dekade terakhir.

Meskipun menganut sistem perekonomian bebas dan terbuka, pemerintah negara ini pada dasarnya melakukan intervensi hampir di segala bidang dengan pertimbangan ekonomi dan bisnis untuk memberikan keseimbangan antara kegiatan bisnis dan kesejahteraan umum masyarakatnya melalui banyak hal, misalanya tabungan pensiun, penyediaan fasilitas umum, rumah bersubsidi, pendidikan, kesehatan, transportasi publik .

Kebijakan perekonomian terbuka bebas terbuka ini ditunjang dengan new public management yang mengadopsi sistem administrasi birokrasi public yang berorentasi bisnis dengan memberikan banyak kewenangan melalui otonomy pada lembaga-lembaga

Singapura melakukan hubungan dagang dengan negara lain untuk memperluas pasar domestic yang kecil melalui kerjasama-kerjasama ekonomi. Strategy ini diambil untuk memungkinkan dan mendorong perusahaan-perusahaan local menjual barangnya ke pasar yang lebih besar di luar negeri.

Negara ini memiliki komitemen untuk membuka perekonomian wilayahnya serta terus mengajak negara lain untuk tidak bersifat tertutup dan cenderung memberikan proteksi yang berlebihan terhadap sistem perekonomiannya. Salah satu cara untuk memperluas jangkauan pasar bagi pemerintah untuk menandatangani Free Trade Area dengan negara lain. FTA mengikat secara hukum antara dua atau lebih negara untuk membawa kolaborasi tentang ekonomi yang lebih dekat. Misalnya Singapura melakukan FTA dengan negara-negara ASEAN, Selandia Baru, Jepang dan lain-lain. Oleh karena itu, konsumen Singapura akan dapat menikmati manfaat dari FTA dengan memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa. Juga, standar layanan akan meningkat seiring dengan adanya persaingan asing dan perusahaan akan menikmati penghematan biaya pajak. Semua manfaat ini akan membawa produktivitas yang lebih besar, kemajuan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi singapura.. Oleh karena itu, memperluas jangkauan pasar melalui kerjasama ekonomi merupakan strategi penting bagi Singapura untuk mempertahankan perekonomian di dunia yang mengglobal.

=========================================

*) Peneliti pada Public Policy & Research Center Indonesia

[1] Disampaikan oleh Koffi Annan pada Konferensi Non-Governmental Organization Tahun 2000, Koffi Annan selanjutnya menyampaikan bahwa globalisasi seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk mengangkat keluar masyarakat dari kesengsaraan, bukan sebagai alat untuk menekan mereka, Barbara Crossette, New York Times, UN: Globalization Tops Agenda for World Leaders at Millennium Summit, see http://www.corpwatch.org/article.php?id=589.

[2] Notions of globalization have grabbed many an intellectual imagination over the past two decades. In academic and lay circles alike, many have pursued an intuition that this concept could provide an analytical lynchpin for understanding continuity and change in contemporary society. ‘Globalization’ is not the only (or necessarily the best) entry point for such an enquiry, of course, but it has generated a lot of provocative and sometimes highly insightful commentary on present times. The vocabulary of globalization has also spread in other languages over the past several decades. The many examples include the terms lil ’alam in Arabic, quanqiuhua in Chinese, mondialisation in French, globalizatsia in Russian, globalización in Spanish and utendawazi in Swahili. In minor languages, too, we now find globalisaatio in Finnish, bishwavyapikaran in Nepalese, luan bo’ot in Timorese, and so on. Globalization can be interpreted as internationalization, globalization as liberation, globalization as universalization, globalization as westernation. See Jan Aart Scholte, defining globalization, Journal compilation Blackwell Publishing, university of Warwick, 2008.

[3] Laporan pada konfrensi mengenai globalisasi dan keamanan regional : perspektif asia di hawai, lihat http://www.apcss.org/Publications/Report_Globalization_in_Asia.html

[4] Andreas Georg Scherer & Guido Palazzo, Globalization and CSR, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, pg 3.

[5] Marystella Amaldas. The Management of Globalization in Singapore: Twentieth Century Lessons for the Early Decades of the New Century, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences ( 2009) Vol 1, No 3, 982-1002

[6] Conference Report on Globalisation and Regional Security: Asian Perspective, at Hawai, see http://www.apcss.org/Publications/Report_Globalization_in_Asia.html

[7] M. Ramesh, Economic Globalisation and Policy Choices: Singapore, An lnternational journal of Policy and Administration, Vol. 8, No. 2, April 1995 (pp. 243-260). 0 1995 Blackwell Publishers, 238 Main Street, Cambridge, MA 02142, USA, and 108 Cowley Road, Oxford, 0x4, IJF, UK. ISSN 0952-1895 dan lihat Jean Abshire, the history of Singapore, pg 2.

[8] See http://www.weforum.org/

[9] The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum

[10] http://www.thomaswhite.com/explore-the-world/singapore.aspx#economy dan http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore

[11] Autarkic atau autarky dapat diartikan swasembada atau mandiri atau tanpa bergantung pada import atau bantuan ekonomi. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Autarky,

Lihat http://www.thefreedictionary.com/autarkic

[12] The People’s Action Party is one of parties in Singapore & the leading political party in Singapore. From year 1963, this Party has dominated Singapore parliamentary democracy has been central to the city-state’s rapid political, social, and economic development. However, it has been criticized for laws that suppress free speech and other civil liberties. In the 2011 Singapore general election, the PAP won 81 of the 87 elected seats in the Parliament of Singapore while receiving 60.14% of total votes cast, the lowest share garnered since independence. See http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Action_Party and

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Singapore.

[13] Website of ministry of trade and industry, Singapore see http://app.mti.gov.sg/default.asp?id=545

[14] The National Trades Union Congress (NTUC), also known as the Singapore National Trades Union Congress (SNTUC). NTUC was created in 1961 when the Singapore Trades Union Congress (STUC), which had backed the People’s Action Party (PAP) in its successful drive for self-government, split into the pro-PAP NTUC and the leftist Singapore Association of Trade Unions (SATU). The SATU collapsed in 1963 following the government’s detention of its leaders during Operation Cold store and its subsequent official deregistration on 13 November 1963, leaving NTUC as the sole trade union centre. Presently, over 98% of union members are in unions affiliated with the NTUC. After the PAP’s decisive electoral victory in 1968, the government passed the Industrial Relations (Amendment) Act of 1968, which severely limited workers’ rights to strike. From 1969, the NTUC adopted, in its own words, “a cooperative, rather than a confrontational policy towards employers.” Relations between PAP and NTUC are very close, and have often resulted in members holding office in both organizations at the same time. The NTUC’s founder, Devan Nair, was a PAP stalwart and later served as President of Singapore. Ong Teng Cheong, the first directly elected President of Singapore, was both the NTUC secretary general, and the Deputy Prime Minister (from 1985), until his presidential election. Lim Boon Heng, the previous secretary general, is also a Member of Parliament, and the Chairman of the People’s Action Party. See http://en.wikipedia.org/wiki/National_Trades_Union_Congress.

[15] M. Ramesh, Economic Globalization and Policy Choices : Singapore, An International Journal of Policy and Administration Vol. 8, No. 2, April 1995, pg 243-260.

[16] Singapura telah mengadopsi komponen utama administrasi publik yang berorientasi bisnis (seringkali disebut ” new public management”) yang mulanya berkembang di negara-negara kapitalis maju selama tahun 1980 dan 1990-an. Secara umum, dua komponen utama dari manajemen bisnis berorientasi publik adalah pemisahan/disaggregasi berbagai kementerian, departemen, dan lembaga dengan otonomi yang lebih luas dan mendelegasikan otonomi lembaga keuangan dan otoritas managerial untuk memformulasikan dan menerapkan program-program berdasarkan hasil akhir bukan pada proses/input. Perubahan-perubahan ini cukup signifikan dalam konteks Singapura, di mana model birokrasi tradisional biasa digunakan untuk mendominasi pelayanan publik selama periode kolonial dan postcolonial. See M. Shamsul Haque, Governance and Bureaucracy in Singapore: Contemporary Reforms and Implications, International Political Science Review (2004), Vol 25, No. 2, 227–240

Sumber

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lilium Interspinas on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other followers

arsip

Blog Stats

  • 32,984 hits
%d bloggers like this: