//
you're reading...
Artikel Hukum

Seluk Beluk Ekstradisi

SELUK BELUK EKSTRADISI

Oleh : Romli Atmasasmita [1]

Ekstradisi merupakan bentuk kerjasama penegakan hukum tertua dalam sejarah hukum internasional dibandingkan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance treaty (MLA’t). Penyerahan seorang tersangka(tsk)/terdakwa(trdkw) atau terpidana(terpid)masa lampau khusus hanya untuk kejahatan terhadap agama dan perbuatan makar akan tetapi perkembangan saat ini telah meluas untuk semua jenis kejahatan. Sesungguhnya menurut  Vattel, ekstradisi,  bukan perjanjian yang  sempurna (imperfect obligation) karena  di dalam perjanjian ekstradisi terdapat  13(tigabelas) prasyarat yang harus dipenuhi, baik bersifat wajib (mandatory) maupun opsional (non-mandatory obligation); untuk menyerahkan seseorang tsk/terdkw/terpid ke negara lain.

Dapat dibayangkan tingkat kesulitan yang dihadapi suatu negara yang meminta ekstradisi  belum lagi syarat-syarat administratif prosedural yang harus  dilengkapi dalam suatu permintaan ekstradisi. Atas dasar hal tersebut maka ekstradisi bukan suatu kewajiban melainkan merupakan  opsi suatu negara untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan seseorang ke negara lain. Salah satu tingkat kesulitan dalam perjanjian ekstradisi masa kini karena pengaruh gerakan HAM internasional, adalah prasyarat perlindungan hak asasi tsk/terdkw/terpid ketika menjalani proses peradilan pidana di negara peminta (requesting State) termasuk antara lain, tidak ada perlakuan diskriminatif atas dasar ras, agama, etnis dan pandangan politik; tidak diancam dengan pidana mati; dan tidak diberlakukan peradilan in absensia.

Selain hal tersebut, proses peradilan yang melanggar prinsip “due process of law” akan menambah kesulitan untuk memulangkan tsk/terdkw/terpid ke negaranya. Dalam konteks kesulitan di atas, menjadi jelas bagi kita mengapa banyak negara selalu mengalami kegagalan termasuk Indonesia dalam hal ekstradisi ini; jika berhasil-pun menyita waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat tinggi.  Keberhasilan implementasi perjanjian ekstradisi bukan terletak pada kuantitas perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani suatu negara akan tetapi tergantung dari manajemen administrasi proses ekstradisi di suatu negara yang dikendalikan oleh pusat pengendali(central authority); berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang MLA, untuk Indonesi, berada  pada Kementrian Hukum dan HAM,di mana  Menhukham berperan selaku inisiator pengendali arus permintaan ekstradisi baik dari dan ke Indonesia. Tertib administrasi peradilan pidana termasuk penerjemahan kelengkapan dokumen-dokumen  ekstradisi ke dalam bahasa Inggeris hukum yang memenuhi standar internasional; merupakan kata kunci utama keberhasilan ekstradisi. Jika tidak ada perjanjian ekstradisi maka peranan kepala negara merupakan kata kunci kedua keberhasilan ekstradisi atas dasar asas timbal balik (asas resiprositas).

Atas dasar hal tersebut jelas bahwa keberhasilan ekstradisi tidak sepenuhnya terletak pada pihak negara yang diminta ekstradisi (requested State).  Sebagai contoh dalam naskah perjanjian ekstradisi yang telah disetujui Indonesia dan Singapura pada tanggal 27 April 2007, terdapat ketentuan tentang peradilan in absensia. Pihak Singapura dan Indonesia tidak keberatan atas peradilan in absensia akan   tetapi dengan syarat bahwa pihak negara peminta ekstradisi wajib menjelaskan kepada negara diminta, bahwa terhadap tsk/terdkw/terpid telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk hadir di persidangan, dan harus ada jaminan bahwa jika ybs diserahkan ybs akan diberikan kesempatan untuk diadili kembali (retrial); suatu ketentuan yang tidak menguntungkan pihak Indonesia karena terbentur pada prinsip ne bis in idem(Pasal 76 KUHP).

Ketentuan lain dalam perjanjian ekstradisi tersebut yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia  adalah, tentang dasar-dasar ekstradisi yaitu  permintaan ekstradisi seorang tersangka hanya dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum negara yang diminta telah ada bukti petunjuk (prima facie evidence) atau bukti permulaan cukup (sufficient evidence) kejahatan untuk mana dimintakan ekstradisi termasuk ke dalam  wilayah yurisdiksi negara diminta. Ketentuan ini sungguh ganjil karena negara diminta  dapat mengklaim bahwa kejahatan yang dimintakan ekstradisi tidak termasuk wilayah yurisdiksi negara diminta hanya atas dasar hukum negara diminta sehingga permintaan ekstradisi tsk harus ditolak. Begitu juga dasar lain dari perjanjian tahun 2007 tersebut yang mewajibkan permintaan ekstradisi terhadap seorang buron harus didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dapat dibayangkan harus menunggu waktu 400 hari baru permintaan ekstradisi dapat dikabulkan untuk seorang buron.  Begitu sulitnya perjanjian ekstradisi ini dalam praktik di  negara maju sekalipun  sehingga negara anggota Uni Eropa sejak tahun 2002 telah menghapuskan perjanjian ekstradisi dan MLA’t dan menggantikannya dengan Konvensi Uni Eropa tentang Surat Perintah Penangkapan (Arrest Warrant Convention) yang hanya berlaku untuk negara-negara tersebut. Konvensi ini memudahkan proses penangkapan dan penahanan untuk tujuan peradilan terhadap tsk/terdkw /terpid yang buron dari satu negara Uni Eropa ke negara Uni Eropa lainnya yaitu dengan cukup membawa surat perintah pengadilan setempat dari satu negara ke negara angggota Uni Eropa lainnya. Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan ekstradisi atau MLA’t karena efisien baik biaya dan waktu. Kiranya tidak ada salahnya jika Indonesia menggagas perjanjian serupa dengan negara anggota Asean lainnya sebagai solusi hukum yang tepat guna untuk mengatasi masalah kerjasama penegakan  hukum di antara negara anggota Asean berdasarkan pengalaman Indonesia sendiri. “Asean Arrest Warrant Treaty” lebih baik daripada sekedar memperbanyak jumlah perjanjian ekstradisi atau MLA’t yang tidak kunjung berhasil.

[1] GURU BESAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL UNPAD


Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lilium Interspinas on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other followers

arsip

Blog Stats

  • 33,077 hits
%d bloggers like this: