//
you're reading...
Artikel Hukum

Perlukah Revisi UU KPK?

PERLUKAH  REVISI UU KPK? [1]

Oleh : Romli Atmasasmita [2]

 

Pengantar

Usulan revisi UU KPK dari DPR RI dikhawatirkan menjadi “bola liar” yang akan memandulkan kewenangan KPK sehingga mengundang reaksi dari LSM anti korupsi dan pimpinan KPK sendiri. Apakah benar seburuk itu sikap anggota DPR RI sehingga DPR RI mengambil inisiatif mengajukan revisi UU KPK.  Namun demikian  usulan revisi UU KPK 2002 harus terkait dengan perubahan UU Anti Korupsi 1999/2001 sebagai akibat ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang berlaku efektif pada tanggal 14 Desember 2005; pada tanggal 1 Mei 2010 telah mencapai 144 negara peratifikasi .

Dalam perspektif masa depan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia perubahan harus bertitik tolak pada perbedaan kondisi pra-ratifikasi dan pasca ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

PBB melalui UNDOC sekitar  tanggal 14 sd tanggal 16 Maret 2011 telah melakukan review implementasi konvensi tersebut di Indonesia dan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk ditindak lanjuti Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi,  tentang Kriminalisasi sebanyak 8 (delapan) rekomendasi; tentang Penegakan Hukum, sebanyak 17 rekomendasi; tentang ekstradisi sebanyak 7 rekomendasi; dan tentang MLA, sebanyak 10 rekomendasi, serta mengenai Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum, sebanyak 2 rekomendasi. Total rekomendasi PBB Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia adalah, sebanyak 44 (empat puluh empat) rekomendasi .

Beberapa rekomendasi Tim Review PBB yang penting untuk diketahui adalah:[3]

  1. Menghapuskan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C yang memberikan imunitas terhadap penerima gratifikasi karena bertentangan dengan Pasal 15,”bribery of national public officials”, dan Pasal 37 tentang “Cooperation with Law Enforcement” Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.
  2. Menghapuskan  ketentuan deponeering.
  3. Memperkuat ketentuan mengenai “obstruction of justice”.
  4. Mempertimbangkan ketentuan daluarsa sejak penyidikan oleh penuntut/polri dan termasuk kemungkinan waktu yang tersita ketika pelaku korupsi menjadi buron;
  5. Agar dipertimbangkan perampasan atas dasar nilai aset korupsi dan menjadi satu dengan harta kekayaan pelaku korupsi;
  6. Perlu dipertimbangkan tingkat keseriusan dari tindak pidana korupsi dalam hubungan dengan “bebas bersyarat” atau bebas karena remisi atau cuti menjelang bebas bagi pelaku korupsi. Intinya tidak direkomendasikan untuk dicabut hak-hak terpidana tersebut.
  7. Perlu dijamin perlindungan saksi pelapor
  8. Diperlukan manajemen penyitaan, pembekuan dan perampasan aset korupsi
  9. Pertimbangkan pencabutan kontrak karya  atau penundaan pelaksanaan kontrak jika terkait korupsi
  10. Perlu ada jaminan bahwa pihak ketiga yang mengalami kerugian karena korupsi memperoleh kompensasi
  11. Mengkaji kemungkinan jaminan tidak akan dihukum atau pengurangan hukuman terhadap tersangka yang aktif dan kooperatif dengan penegak hukum
  12. Perlu ada jaminan “reintegration into society” bagi pelaku korupsi

Merujuk kepada 12(duabelas) rincian rekomendasi untuk kriminalisasi  yang saya anggap penting ternyata tidak ada satupun rekomendasi mengenai perlu dicantumkan ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” dan “tindakan penyadapan dan penyitaan tanpa izin pengadilan” . Namun demikian jika merujuk pada alinea kesembilan Mukadimah Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 telah ditegaskan, “Acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and  civil or administrative proceedings to adjudicate property rights”.

Perhatian serius pemerintah juga terhadap butir 12 rekomendasi di atas yang menegaskan bahwa pelaku korupsi harus dijamin dapat dikembalikan ke masyarakat telah sejalan  dengan UU RI Nomor 12 Tahun 1995. Butir 12 rekomendasi PBB tersebut  seharusnua menjadi  “peringatan”   atas  kehendak pemerintah untuk melakukan moratorium atau pengetatan pemberian remisi dan bebas bersyarat.

Kebijakan pemerintah   mengenai moratorium atau pengetatan sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  28 Tahun 2006  merupakan  pelanggaran HAM terpidana yang dilindungi berdasarkan UUD 1945, UU Pemasyarakatan, dan Ketentuan Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders Tahun 1955 yang telah diadopsi ke dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995.

Dalam konteks ini UU KPK harus diperhatikan hasil suatu lembaga survey yang menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang selama ini ditempatkan pada posisi teratas dibandingkan polri dan kejaksaan.  Hasil survey tersebut merupakan sinyal bagi pimpinan KPK untuk melakukan evaluasi baik sisi kelembagaan dan kinerja serta integritas pimpinan dan pegawai KPK.

Dalam kesempatan diskusi hari ini, perlu disampaikan bahwa konsekuensi pasca ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 berbeda dengan sebelum ratifikasi konvensi tersebut oleh Indonesia. Situasi dan kondisi sebelum dan setelah ratifikasi konvensi membawa implikasi perubahan “mindset” dan “culture” serta semangat anti korupsi yang berbeda karena suka atau tidak suka  sebagai konsekuensi ratifikasi, sistem penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan standar internasional “due process of law” dan “presumption of innocence” serta “fair and impartial trial” yang telah diakui universal.

Perbedaan signifikan UU Anti Korupsi Indonesia dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003

Indonesia termasuk negara peratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2006 (tiga tahun kemudian), dan implikasi ratifikasi tersebut adalah diperlukan langkah-langkah harmonisasi hukum dan sinkronisasi kelembagaan anti korupsi di dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia termasuk sistem peradilan pidana Indonesia.

Pra-ratifikasi kovensi Indonesia memiliki dua UU yaitu UU Anti Korupsi 1999/2001 dan UU KPK (2002). Kedua UU Indonesia tersebut  beranjak pada adagium bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) sedangkan Konvensi PBB 2003 hanya mengenal korupsi sebagai kejahatan transnasional. Konvensi tidak mengenal  kosa kata “extra-ordinary crimes” dan  “extra-ordinary measures”.

Perbedaan kedua,    UU Anti korupsi dan UU KPK,karena   kejahatan luar biasa; memerlukan cara-cara penanganan yang bersifat luar biasa pula (extra-ordinary measures) dan dibolehkan menyimpang dari prinsip-prinsip “rule of law” dan “due process of law”. Sedangkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tidak memberikan mandat kepada negara peratifikasi untuk menggunakan cara-cara luar biasa tersebut kecuali dibolehkan menggunakan prosedur pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) walaupun  cara tersebut hanya dimandatkan bersifat  “non-mandatory obligation”. UU Anti Korupsi Indonesia sejak tahun 1999 telah membolehkan prosedur pembuktian terbalik yang bersifat wajib kepada tersangka/terdakwa.

Perbedaan ketiga, Kedua UU Anti Korupsi Indonesia mengutamakan pentingnya unsur kerugian negara dalam pembuktian korupsi sedangkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tidak memandang penting dan relevan kerugian negara dalam korupsi sehingga negara peratifikasi konvensi sepakat untuk menghapuskan unsur kerugian negara sebagai unsur konstitutif dalam tindak pidana korupsi. Konvensi PBB Anti Korupsi bahkan mengutamakan prosedur pengembalian aset korupsi yang telah disembunyikan di suatu negara.

Perbedaan keempat, sebagai konsekuensi pengakuan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan cara-cara luar biasa, kedua UU Anti Korupsi Indonesia telah “menghalalkan” langkah penyadapan, pemblokiran, penggeledahan rumah atau penyitaan  tanpa izin pengadilan terhadap setiap orang yang di duga melakukan tindak pidana korupsi.  Sedangkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 secara tegas melarang tindakan-tindakan yang melanggar prinsip “due process of law” ; “non-self incriminating evidence” dan  “presumption of innocence” serta hak-hak dasar yang diatur dalam konstitusi negara pihak.

Perbedaan kelima, Konvensi PBB 2003 telah menugaskan negara peratifikasi untuk memasukan strategi pencegahan dan pengembalian aset korupsi ke dalam perundang-undangan nasional disamping strategi kriminalisasi dan pemberantasannya. Kedua UU Indonesia tersebut tidak secara khusus mengatur strategi pencegahan dan pengembalian aset korupsi.

Perubahan UU Anti Korupsi (1999/2001) dan UU KPK (2002)  pasca ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003  memerlukan  perubahan politik penegakan hukum baru pemberantasan korupsi di Indonesia.    Menurut pengamatan penulis, pemerintah Indonesia hanya mengajukan reservasi terhadap Pasal 66 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 khusus tentang penyelesaian sengketa, dan tidak terhadap ketentuan lainnya termasuk kriminalisasi dan penegakan hukum dan kerjasama internasional.  Sikap pemerintah Indonesia tersebut mencerminkan pengakuan total terhadap  99% ketentuan inti (core articles)  konvensi tersebut termasuk prinsip-prinsip hukum  dan HAM universal di atas. Akibatnya, pemerintah dan DPR RI wajib mengajukan usul perubahan undang-undang anti korupsi (1999/2001) menyesuaikannya dengan substansi konvensi serta menghapuskan ketentuan-ketentuan yang melanggar prinsip perlindungan hak asasi tersangka/ terdakwa korupsi.  Konsekuensi lanjutan dan terkait dengan perubahan UU Anti Korupsi adalah perubahan  pada UU tentang KPK sebagai “leading agency” pemberantasan korupsi. Perubahan tersebut juga  sebagai akibat hukum  Putusan MK RI dalam hal pemberhentian sementara kasus Bibit dan Chandra yang telah menyatakan ketentuan Pasal  32 ayat (2) UU KPK  bertentangan dengan UUD 1945. Tuntutan perubahan  juga diperlukan agar strategi pencegahan dalam UU Anti Korupsi dan UU KPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penindakan.    Dalam konteks implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 perlu dipertimbangkan hal-hal yang sensitif berkaitan dengan  perlindungan dan pemajuan HAM tersangka/terdakwa karena pelanggaran terhadap hak dimaksud  akan menjadi faktor penghambat kerjasama internasional dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi dengan negara lain.

Tuntutan perubahan tersebut juga disebabkan mekanisme review atas implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 oleh UNODC terhadap setiap negara peratifikasi,  termasuk  konsistensi setiap negara peratifikasi dalam  implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi.

Implikasi Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan Usul perubahan UU KPK

Menghadapi  kemungkinan revisi UU KPK  tahun 2002 terkait implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Pemerintah dan DPR RI perlu mengambil sikap dan pilihan terbaik bagi masa depan bangsa ini melalui penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Sikap dan pilihan dimaksud harus dilandaskan pada dua hal penting yaitu apakah Indonesia akan tetap konsisten sepenuhnya mengakomodasi ketentuan dalam Konvensi PBB Anti Korupsi atau hanya akan dilakukan secara selektif akomodatif terhadap  ketentuan konvensi tersebut dengan catatan memerlukan pertanggungjawaban politik yang jelas dalam menghadapi tim review PBB kelak.

Pilihan dan sikap di atas  tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi politis dan hukum tertentu bagi Indonesia baik di dalam negeri maupun dalam forum internasional. Pemerintah Indonsia dapat saja  memilah-milah ketentuan konvensi yang menguntungkan dan merugikan kepentingan Indonesia dan juga dapat memudahkan kerjasama internasional dalam pengembalian aset korupsi. Mudah dilakukan karena kita negara merdeka dan berdaulat baik secara poltik, hukum, sosial,ekonomi dan budaya.Sesuai dengan ketentuan Konvensi mengenai Hukum Perjanjian Internasional (UN Convention on the Law of the Treaties-1969)dan juga di dalam UU RI tentang Perjanjian[4], posisi setiap negara khususnya Indonesia adalah negara pemegang kedaulatan yang wajib dihormati oleh setiap negara dan juga PBB.  Namun pilihan dan sikap untuk konsisten mengakomodasi seluruh ketentuan konvensi tersebut memang baik dari sisi citra Indonesia di forum internasional akan tetapi masih menyisakan masalah di dalam negeri sehubungan dengan perbedaan sistem hukum pidana yang dianut Indonesia sejak lama yaitu sistem hukum Civil Law; sedangkan sebagian besar norma-norma konvensi merujuk pada sistem hukum Common Law.[5]

Bertolak dari uraian di atas maka tidaklah mudah memaknai perubahan UU KPK 2002 dalam konteks implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003.

Solusi dari kerumitan dan kontroversi perubahan UU KPK 2002 dalam konteks implementasi konvensi tersebut  adalah, pertama, Kementrian Hukum dan HAM harus menjadi “leading agency” dalam implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003  ke dalam UU Anti Korupsi Indonesia; hal ini telah dilaksanakan dan menghasilan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kedua, KPK menjadi “leading agency” implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 terhadap UU KPK 2002. Ketiga, pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM bersama-sama Bappenas dan UKP4R melakukan kajian komprehensif terhadap Stranas Pencegahan dann Pemberantasan Korupsi disesuaikan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan membenutk Komite Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indonesia (KSP2KI) terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan LSM, yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Presiden/Wapres tentang upaya peningkatan kinjera Kementrian dan Lembaga (K/L) dalam melaksanakan stranas tersebut.

Beberapa usul perubahan UU KPK 2002 terkait implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang penting untuk dilakukan kajian bersama yaitu:

  1. Usul perubahan judul UU KPK-apakah tetap atau perlu diubah menjadi Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  2. Wewenang KPK, apakah masih relevan koordinasi dan supervisi setelah 9(sembilan) tahun tidak efektif, atau  perlu diperkuat dengan ketentuan yang lebih represif atau setidak-tidaknya bersifat “imperatif” disertai sanksi administratif atau sanksi pidana;
  3. Wewenang luar biasa termasuk penyadapan dan penyitaan aset serta penggeledahan tanpa izin pengadilan karena di sejumlah negara peratifikasi konvensi langkah hukum tersebut merupakan pelanggaran prinsip “due process of law”;
  4. Wewenang khusus perkara korupsi dengan batas minimal nilai tertentu perlu ditingkatkan dari Rp 1 milyar, dan kriteria “menarik perhatian masyarakat” apakah masih perlu dipertahankan;
  5. Wewenang khusus menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara apakah perlu juga dimasukkan pihak swasta sehubungan dengan tindak pidana baru dalam konvensi  yaitu, “bribery in the private sector”;
  6. Apakah diperlukan perluasan  wewenang KPK untuk melakukan perampasan cara keperdataan (in rem forfeiture) sebelum putusan pengadilan  yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan apakah diperlukan izin khusus ketua pengadilan;
  7. Apakah diperlukan wewenang khusus KPK untuk melaksanakan klarifikasi dan verifikasi harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan dan terhadap penyelenggara negara tertentu yaitu pemegang jabatan strategis dalam pemerintahan di tingkat pusat maupun di daerah;
  8. Bagaimana koordinasi dan supervisi KPK  terhadap Irjen Kementrian dan Lembaga, apakah diperlukan ketentuan yang bersifat “imperatif” diperkuat sanksi bagi Irjen yang lalai dan tidak kooperatif;
  9. Untuk memperkuat wewenang KPK dan melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK  dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang (contoh kasus CH),  apakah diperlukan lembaga eksternal yang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam iklim “patron-client relationship” sulit dilaksanakan secara objektif;
  10. Apakah wewenang KPK tidak mengeluarkan SP 3 masih perlu dikaji kembali atau bahkan diperkuat dengan sanksi jika terjadi putusan bebas perkara korupsi yang diajukan KPK.
  11. Apakah kpk perlu dibentuk di daerah-daerah mengingat sebaran korupsi yang telah sistemik dan meluas tidak terbatas di kota Jakarta
  12. Apakah sistem kolektivitas dalam kepemimpinan KPK perlu dievaluasi kembali atau bahkan diperkuat dengan sistem sanksi yang ketat dan pemeriksaan terbuka terhadap pimpinan yang melakukan penyimpangan dari sistem tersebut.

Keduabelas pertanyaan di atas diajukan merupakan bahan diskusi kita hari ini.

Terima kasih.

[1] Makalah Diskusi Publik “MENYOAL REVISI UU KPK”; diselenggarakan oleh TEKAD INDONESIA; tanggal 17 November 2011 di Jakarta

[2] GURUBESAR UNPAD/anggota tim Ahli UNDOC u UNCAC 2003/inisiator KPK

[3] Indonesia UNCac implementation Review: Executive Summary (Draft)-29 /7/2011

[5] Contoh dari perbedaan ini adalah dalam “ permufakatan jahat “. Sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada kUHP, konsep permufakatan jahat dimasukkan sebagai ketentuan dalam Buku I Ketentuan Umuj, bukan apda Buku II tentang Kejahatan atau Buku III tentang Pelanggaran. Ketentuan mengenai delik Penyertaan eks Pasal 55,56 KUHP.Sistem Hukum Common Law, suatu perbuatan permufakatan jahat tidak harus  disyaratkan adanya perbuatan (action) cukup dengan adanya “mens-rea”  dari lebih dua orang  untuk melakukan kejahatan. Sisitem hukum Civil law melakukan penafsiran norma hukum dengan berpedoman pada asas lex certa dan lex scripta dan lex stricta. Sedangkan sistem hukum  Common Law, membeirikan kebebasan pada Hakim untuk menafsirkan norma hukum menurut keyakinannya dan situasi yang melingkupi suatu peristiwa atau hakim dapat membentuk  “hukum-baru” (judge’s legislator); sedangkan sistem hukum Civil Law, hakim tidak boleh melampaui batas yang dibolehkan UU yaitu “”membentuk hukum baru” atau “menyimpang dari UU”.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lilium Interspinas on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other followers

arsip

Blog Stats

  • 32,984 hits
%d bloggers like this: