//
you're reading...
Artikel Hukum

Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi -2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET PASCA RATIFIKASI KONVENSI PBB ANTI KORUPSI -2003  DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Prof.Dr.Romli Atmasasmita, SH.LL.M[1]

Bab I

Pendahuluan

 United Conventions Against Crime telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (2003). Pengesahan oleh Pemerintah Indonesia didahului dengan adopsi konvensi tersebut dalam Konprensi Diplomatik yang diselenggarakan PBB di Merida, Mexico pada tahun 2003.

Salah satu ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menyatakan sebagai berikut:

“ State Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible,through international cooperation, taking into account the negative effects of corruption on society in general,  in particular on sustainable development” (Pasal 62).

Ketentuan tersebut di atas mewajibkan setiap negara peratifikasi untuk menerapkan konvensi melalui kerjasama internasional dengan pertimbangan dampak negatif dari korupsi dalam masyarakat dan khususnya bagi kelanjutan pembangunan. Atas dasar ketentuan ini korupsi secara internasional diakui sebagai musuh masyarakat nasional dan internasional serta merupakan hambatan serius terhadap pembangunan nasional tiap negara.

Kewajiban Negara Pihak (Peratifikasi) tersebut di atas, adalah bertujuan untuk mencapai tujuan konvensi sebagai berikut:

(a)  To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively;

(b)  To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight agains corruption, including in asset recovery;

(c)  To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property.(Pasal 1)

Tujuan konvensi dengan tuntutan kewajiban tersebut sudah diakui oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan 4(empat) kali perubahan atas undang-undang pemberantasan korupsi; perubahan terakhir telah dilakukan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia telah dimulai sejak proses  perundingan  membahas draf teks perjanjian tersebut di Wina, Austria.[2]

Ketika pembahasan draft-teks Konvensi PBB Anti Korupsi 2002, salah satu perhatian Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh DELRI adalah ketentuan Bab V tentang Pemulihan Aset (Korupsi) –Asset Recovery.

Lahirnya ketentuan Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi (2003) didahului oleh tiga resolusi Sidang Majelis Umum PBB yaitu, (1) Resolusi Sidang Majelis Umum PBB No 5/188 tanggal 20 Desember 2000,”Preventing and Combating Corrupt Practices and Illegal Transfer of Funds and Repatriation of such funds to Countries of Origin”; (2) Resolusi Sidang Majelis Umum PBB No.56/260 Tanggal 31 Januari 2002, yang meminta Komite Adhoc Negosiasi Draft  Konvensi PBB Anti Korupsi  untuk memasukkan suatu pendekatan multi disiplin termasuk pencegahan dan penindakan terhadap transfer aset berasal dari korupsi; dan (3)  Resolusi Badan Ecosoc Tahun 2001/13 Tanggal 24 Juli 2001, “Strenghtening International Cooperation in Preventing and Combating the Transfer of Funds of Illicit Origin, including Laundering of Funds”.

Ketiga resolusi di atas ditindaklanjuti dengan Loka Karya Teknis dengan topik, (1) Transfer Abroad of Funds or Asset of Illicit Origin;

(2) Return of Funds or Assets of Illicit Origin

(3)Prevention of the Transfer of Funds or Assets of Illicit Origin.

Sejarah perkembangan perampasan aset dapat ditelusuri dari beberapa instrument internasional mengenai korupsi dan pencucian uang sebagai berikut:

1.    United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000 (UN General Assembly Resolution No.55/25 Annex 1);

2.    The Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds  From Crime (ETS No.141) –Strasbourg 8 November 1990.

3.    Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe

4.    Civil Law Convention on Corruption of the Council of Europe

5.    The Inter-American Convention Against Corruption of the Organization of American States

6.    The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction of the Organization Economic Cooperation and Development

Ketentuan Pasal 51 di bawah judul Bab V, menegaskan sebagai berikut:

“ The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, andState Parties shall afford one another the widest measures of cooperation and assistance in general”.

Kata kunci dari ketentuan tersebut di atas yaitu pada kalimat, “fundamental principle “ (Prinsip Dasar); dan “State Parties shall afford…”, yaitu kewajiban yang bersifat “memaksa” (mandatory obligation) kepada setiap Negara Pihak (peratifikasi) untuk bekerjasama dan saling memberikan bantuan.

Dalam konteks pengembalian aset (perampasan aset) di atas, peserta delegasi dalam pembahasan draft Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 sangat hati-hati di dalam merumuskan ketentuan tentang pembuktian terbalik (reversal burden of proof) sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (8) sebagai berikut:

States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings”.

Merujuk bunyi kalimat dalam Pasal 38 ayat (8) di atas, tampak jelas bahwa peserta delegasi telah sepakat untuk tidak meletakkan kewajiban mutlak kepada negara peratifikasi konvensi tersebut melainkan cukup dengan bunyi rumusan kalimat yang tidak bersifat memaksa (“may consider”).  Hal ini berarti setiap negara peratifikasi, boleh mengadopsi  ketentuan pembuktian terbalik dalam kaitan dengan perampasan aset atau tidak mengadopsi ketentuan tersebut di atas ke dalam undang-undang nasionalnya; tidak bersifat imperatif (mandatory obligation) tetapi merupakan pilihan semata-mata (non-mandatory obligation). [3]  Ketentuan ini jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 28  UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Intinya kedua pasal tersebut mewajibkan kepada tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya,isteri/suami,anak dan harta benda setiap orang /korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tersangka/terdakwa.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia  terbukti telah jauh lebih maju dibandingkan dengan Konvensi PBB dalam hal prosedur pembuktian terbalik yang bersifat wajib (mandatory) tetapi hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Ketentuan pembuktian terbalik tersebut kemudian diperkuat dengan ketentuan mengenai   larangan gratifikasi (Pasal 12B) . Kelemahan mendasar dari ketentuan pembuktian terbalik dan ketentuan mengenai gratifikasi dalam undang-undang tersebut terletak pada tidak adanya ketentuan mengenai bagaimana prosedur pembuktian terbalik tersebut seharusnya dilaksanakan di muka persidangan. Fakta ini membuktikan bahwa pengaturan ketentuan gratifikasi (hukum materiel) melalui  pembuktian terbalik  dengan tujuan untuk mengembalikan aset korupsi dari tangan terdakwa, tidak didukung oleh hukum acara (hukum formal). Hal inilah yang mengakibatkan ketentuan pembuktian terbalik sebagaimana disebutkan di atas sampai saat ini merupakan  bukan ketentuan pembuktian terbalik murni (genuine reversal of burden of proof) melainkan bersifat terbatas (limited reversal of burden of proof) atau “balanced probability principle” sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktik Pengadilan Tinggi di Hongkong.

Instrumen hukum nasional berhubungan dengan Perampasan Aset yaitu sebagai berikut:

1.    Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht for Nederlandsh Indie untuk seluruh Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)  dan perubahannya dengan  Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHAP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

2.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

3.    Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tenang  Kepabeanan,yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

4.    Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5.    Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

7.    Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

8.    Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

9.    Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tetang Perikanan.

Undang-undang tersebut di atas belum menempatkan aset tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun secara perdata melainkan hanya sebagai  sarana untuk melakukan tindak pidana dan sebagai aset hasil tindak pidana yang dapat dijadikan objek perampasan.

                                          =====================

Bab II

Pengertian “pengembalian aset tindak pidana” dan “perampasan aset tindak pidana” .

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai pengertian,”pengembalian aset” dan “perampasan aset” akan didahului oleh uraian kajian teoritik mengenai hal tersebut yang meliputi  aspek filosofi, yuridis dan sosiologis.

Aspek filosofis.

UUD 1945 telah menetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan dan cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Perekonomian nasional baru dapat dimajukan jika sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari sudut kepastian hukum. Kepastian hukum baru akan tercapai jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keuangan negara dan perbendaharaan dan perpajakan yang memadai. Kelemahan peraturan perundang-undangan dalam sektor tersebut termasuk ketentuan yang tumpang tindih dan menimbulkan multi tafsir merupakan celah hukum (loopholes) dari awal timbulnya kerugian negara.

Keterkaitan antara keuangan negara dan perbendaharaan serta perpajakan dengan kerugian negara merupakan conditio sine qua non, bukan conditio qum qua non; karena ketiga sektor pendukung perekonomian negara tersebut seharusnya merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkronis satu sama lain, bukan sebaliknya.

Praktik pelaksanaan ketiga undang-undang tersebut sejak era reformasi membuktikan masih belum dapat memperkuat peningkatan perekonomian negara. Di sisi lain, untuk menutup celah hukum kelemahan sinkronisasi di ketiga sektor tersebut di atas  telah dikeluarkan  Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999/2001), diperkuat dengan Undang-undang tentang Pencucian Uang (2002/2003).

Harapan perbaikan dalam pencegahan kerugian keuangan negara melalui kedua undang-undang ini masih jauh dari harapan pemerintah karena  pertama, pemerintah dan DPR RI belum memahami keterkaitan dan relevansi hubungan kedua undang-undang tersebut di atas (UU Pemberantasan Korupsi dan UU Pencucian Uang); kedua, fokus pembentuk undang-undang  adalah pencegahan dan penindakan semata-mata melalui pendekatan hukum pidana.; dan ketiga, dalam penyusunan kedua undang-undang tersebut masih mengutamakan pendekatan normatif (hukum pidana) semata-mata dengan pengaruh kuat dari aliran kantianisme(Kant, Bentham dan Austin); keempat, penyusunan kedua undang-undang tersebut mengabaikan pendekatan analisis ekonomi yang berorientasi pada aliran restoratif. Kelemahan kelima, penyusunan kedua undang-undang tersebut tidak mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia di tengah-tengah peta politik ekonomi  global.

Kelima kelemahan tersebut di atas harus dilihat dalam konteks peta politik sosial ekonomi global  yang tercermin dalam tujuan, visi dan misi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

Secara khusus penjelasan mengenai kelemahan aliran Kantianisme dalam konteks penyusunan kedua undang-undang tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pendekatan hukum pidana tersebut yang  dikuasai oleh paham Kantianisme yang bersandarkan pada filsafat retributif   tidak cocok dengan tujuan  mendorong pertumbuhan perekonomian negara.  Pendekatan Kantianisme dalam upaya pemerintah mengembalikan kerugian keuangan negara terbukti  tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemulihan kerugian negara; bahkan terbukti  sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang tidak  berhasil dikembalikan kepada negara[4]. Bahkan gambaran “besar pasak dari tiang” dalam penegakan hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tidak dapat diragukan lagi.

Salah satu penyusunan naskah Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset dilatarbelakangi oleh kondisi objektif ketidakberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan di atas.  Namun demikian  penyusunan naskah rancangan undang-undang tersebut masih didasarkan pada paradigma lama  yaitu proses pengembalian kerugian keuangan negara  dengan pola penyelesaian kepidanaan (criminal- based forfeiture). Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui cara kepidanaan terbukti telah sia-sia dari sisi waktu penyelesaian dan biaya yang harus ditanggung oleh negara sehingga pola penyelesaian ini tidak efisien dan tidak efektif. Filosofi perampasan aset terbaru dan dianut di Amerika Serikat, Inggeris dan beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Perancis, Belanda, Belgia dan Swiss, adalah perampasan aset melalui pola keperdataan (Civil-based forfeiture). Filosofi perampasan aset di kedua negara tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak hak sedikitpun seseorang atas aset yang berasal dari suatu tindak pidana dan aset tindak pidana dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana.

Aspek Historis

Pengembalian aset tindak pidana (ATP) berdasarkan cara kepidanaan (criminal-based forfeiture) adalah cara lama  yang telah dilaksanakan sejak Hukum Acara Pidana wairsan Belanda (Het Herziene Inlandsch Reglement) sampai diundangkan Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Perkembangan terkini dan telah berhasil dilaksanakan di negara maju dalam upaya pengembalian ATP adalah perampasan ATP melalui cara keperdataan (civil-based forfeiture).

Perampasan ATP melalui keperdataan, berasal dari perkembangan praktik penegakan hukum pidana di Inggeris dan Amerika Serikat menghadapi hambatan-hambatan di mana aset digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau sebagai penunjang kesinambungan aktivitas organisasi kejahatan.  Dasar pemikiran tersebut berasal dari konsep pemikiran sistem hukum “Common Law” yaitu pengertian “forfeiture” itu sendiri mengandung arti,”a piece of property guilty of wrongdoing” dan konsekuensinya, harta benda tersebut dapat dirampas sebagai suatu hukuman atas suatu tindak pidana di mana harta benda tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana tsb atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut. [5]

Hakim Blackmun [6]mengemukakan terdapat tiga bentuk perampasan aset yaitu, pertama, “deodand”,perampasan atas harta benda dengan kematian salah satu dari keluarga Raja. Kedua, perampasan atas harta benda seorang pelaku tindak pidana atau penghianatan terhadap  Raja. Ketiga, perampasan harta benda yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana. Dalam praktik sistem hukum Common Law, bentuk ketiga tetap digunakan sampai saat ini terutama oleh Petugas Bea Cukai dan Pajak.

Perdebatan tentang apakah penuntutan pidana dapat dilaksanakan sebelum wewenang melakukan perampasan secara keperdataan (civil forfeiture) di Inggeris telah diselesaikan di dalam Parlemen Inggeris. Bob Ainsworth, sekretaris Departemen Dalam Negeri, mengemukakan pernyataan sebagai berikut:

On civil recovery, where there are substantial assets  that are being used and enjoyed and where criminal conviction is not possible- the individual who committed a particular crime may be abroad, untreacable, or even dead- why should we not, on behalf of citizens of this country, have the power and ability to sue for the forfeiture  of that property? Why is that principle  so wrong?…There will be , as a necessity, a hierarchical of use  for the measures and the way in which the are used in conjunction with criminal prosecution. We intend to set that out in guidance which will be available for the courts. Confiscation will be the normal route when  a criminal prosecution is pursued, so civil recovery and cash forfeiture will not be an issue. When a case is pursued through the criminal courts,the confiscation route will be the first option for the forfeiture of the proceeds of crime… Only when prosecution is ruled out will other routes be pursued; the reasons for ruling it out will be part of the normal decisions taken by the prosecution agencies… Civil proceedings will not rum parallel to confiscation proceedings or criminal proceedings. If there criminal proceedings, confiscation proceedings could well be part of that. Civil proceedings will only be instituted when criminal proceedings are not felt to be available or appropriate”.[7]

Merujuk pada pernyataan di atas, jelas bahwa perampasan aset melalui keperdataan di  Inggeris tidak akan berpengaruh terhadap penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

Perbedaan nyata mengenai latar belakang perampasan aset tindak pidana dengan sistem hukum Inggeris, terdapat di dalam sistem hukum perampasan aset di Amerika Serikat.

Cassella, mengemukakan empat pertimbangan memasukkan perampasan aset sebagai bagian dari penanganan perkara pidana. Keempat pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:[8]

Pertama, penegak hukum di AS bukan hanya ingin memenjarakan pelaku tindak pidana melainkan juga ingin memindahkan sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Kedua, jika terdapat korban tindak pidana maka sarana terbaik adalah mengembalikan aset tindak pidana untuk memberikan kompensasi bagi korban ybs.

Ketiga, perampasan aset efektif untuk mencegah keuntungan yang diharapkan diperoleh dari tindak pidana;

Keempat, perampasan aset merupakan salah satu bentuk dari hukuman.

Dalam pembahasan draft “Proceeds of Crime Act” (2002) di Inggeris, terhadap mereka yang menentang perampasan aset tindak pidana, pengadilan menyatakan sebagai berikut:

“The purpose of the legislation is essentially preventative in that it seeks to reduce crime by removing from circulation property which can be shown to have been  obtained by unlawful conduct thereby diminishing  the productive efficiency of such conduct and rendering less attractive  the untouchable image of those who have resorted to it for the purpose of accumulating wealth and status”.[9]

Inti dari kebijakan hukum perampasan aset tindak pidana baik di Inggeris dan Amerika Serikat, tidak bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara melainkan bertujuan untuk memutus mata rantai aktivitas kejahatan dengan menghentikan sumber kekuatan kehidupan para pelaku kejahatan yang utama yaitu pendanaan, yang dianggap paling efektif dalam penegakan hukum di kedua negara tersebut.

Sekalipun langkah relatif baru dalam perampasan aset yang berasal dari tindak pidana berhasil diterapkan secara signifikan di kedua negara tersebut,  namun masih telah menyisakan pertanyaan   penting,   yaitu sarana hukum manakah yang harus diutamakan, perampasan aset melalui kepidanaan atau melalui keperdataan? Pernyataan di hadapan Parlemen Inggeris sebagaimana diuraikan di atas adalah, diutamakan jalur normal melalui sarana perampasan aset berdasarkan penuntutan pidana (criminal based forfeiture). Jika sarana hukum tersebut tidak cukup memadai maka digunakan sarana perampasan melalui keperdataan (civil based forfeiture). Hirarkhi penegakan hukum sepanjang berkaitan dengan aset tindak pidana, di kedua negara tersebut dilaksanakan secara berjenjang sehingga  perampasan aset melalui kepidanaan merupakan primum remedium sedangkan sarana perampasan aset melalui keperdataan merupakan ultimum remedium.

 Aspek yuridis

Naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana Indonesia , draft ke tujuh (9 September 2008), tidak memasukkan perampasan aset model keperdataan (civil based forfeiture) karena mulai Bab I sd Bab VIII dengan 44(empat puluh empat) pasal tidak satupun mengatur mengenai model prampasan aset model keperdataan. Draft naskah RUU tersebut tidak berbeda dengan mekanisme perampasan aset tindak pidana berdasarkan KUHAP (melalui kepidanaan), dengan tambahan substansi mengenai hukum acara khusus perampasan aset yang menyimpang dari  KUHAP.   Tidak adanya perubahan paradigma dari perampasan aset melalui kepidanaan kepada perampasan aset melalui keperdataan tampaknya akan menghadapi kendala serius dalam penegakan hukum perampasan aset tindak pidana antara lain masalah prosedur yang relatif lama dibandingkan dengan perampasan aset melalui keperdataan.

Uraian mengenai aspek filosofis dan historis di atas menjiwai metoda perumusan pasal-pasal di dalam naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. Aspek yuridis dari penyusunan suatu  naskah rancangan undang-undang[10] wajib mempertimbangkan   asas-asas hukum yang melandasi tujuan pembentukan suatu undang-undang, rumusan norma-norma yang harus mememenuhi asas lex stricta dan lex certa[11];   dan  lembaga apakah yang cocok untuk melaksanakan tugas penerapan asas-asas hukum dan norma-norma tersebut.

Mengikuti sistematika proses persiapan penyusunan naskah rancangan undang-undang[12] selain merujuk pada naskah akademik yang disusun, maka diperlukan penetapan mengenai definisi operasional (bukan definisi teoritik) berkaitan dengan objek materi yang akan diatur. Hasil penetapan ini diatur di dalam ketentuan bab 1 pada setiap undang-undang. Hal mengenai pengertian definisi operasional akan diuraikan di bawah ini.

Pengertian Aset Tindak Pidana (ATP) dan Perampasan ATP

Pengertian istilah, “aset tindak pidana” (ATP) adalah, aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum (pidana). Yang dimaksud dengan Aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Aset sebagai objek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana.  Aspek yuridis mengenai  pengertian istilah, “aset tindak pidana”,  tersebut membawa konsekuensi hukum di mana  ATP , dipandang “terlepas “ pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan ATP melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa  “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.

Pengertian  ATP, berdasarkan  Naskah Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (draft ke VII, September 2008) adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud”(Pasal 1 angka 1).

Definisi mengenai aset tindak pidana tersebut di atas belum jelas   jika  dihubungkan dengan bunyi Pasal 4 naskah RUU tersebut,  yang berbunyi:” Aset tindak pidana yang dapat dirampas, meliputi:

a.     Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan  kedalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;

b.    Aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana;

c.     Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau alasan lain;

d.    Aset yang berupa barang temuan; dan atau

e.     Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.

Merujuk pada bunyi Pasal 1 dihubungkan dengan Pasal 4 di atas, penyusun draft naskah ruu ini menghendaki tidak ada celah hukum dikemudian hari yang mengakibatkan negara tidak mampu mengembalikan aset negara melalui cara perampasan aset secara kepidanaan. Bahkan untuk tujuan memaksimalisasi pengembalian aset, dalam naskah ruu ini, dibolehkan  pemberlakuan retroaktif yaitu berlaku surut sampai 12 (duabelas) tahun sebelum undang-undang ini diberlakukan.

Komentar atas ketentuan mengenai pengertian dan lingkup ATP  tersebut di atas, pertama, perlu penegasan aset tindak pidana yang ditempatkan baik di Indonesia maupun di negara lain. Maksud dari penegasan tersebut tidak lain untuk memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa, perburuan ATP  dengan undang-undang perampasan aset ini dapat dilakukan sampai ke luar batas wilayah teritorial Indonesia (extraterritorial jurisdiction). Kedua,  bunyi Pasal 4 huruf a sangat luas dan akan merupakan “moral hazard” jika tidak dberikan pembatasan-pembatasan. Bunyi kalimat,” digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan termasuk pendapatan, modal atau keuntungan ekonomi lain yang diperoleh dari kekayaan tersebut”, ada kekhawatiran tidak ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi siapa saja yang telah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara.

Dalam praktik, pemblokiran dan penyitaan dana dari rekening akun tersangka/terdakwa telah dilakukan juga terhadap penghasilan resmi yang diterima dari usaha atau pekerjaan/profesinya sehingga isteri dan anak-anak tersangka/terdakwa  tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terpaksa berutang. Dari sisi kemanusiaan dan hak konstitusi dalam UUD 1945 maka pola pembekuan dana dalam rekening di bank dan penyitaan selanjutnya, dalam praktik, terjadi pelanggaran hak-asasi ybs. Bunyi huruf a Pasal 4 cukup dibatasi dengan kalimat, “aset yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari tindak pidana atau yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, isteri atau anak-anaknya dan keluarga sampai derajat ketiga,  atau kepada orang lain”.

DI dalam pasal 4 ayat (2) naskah rancangan undang-undang perampasan aset, ditetapkan nilai minimum  ATP  yang dapat dikenakan undang perampasan aset. Bunyi ketentuan ini dimaksudkan agar nilai riel aset dapat ditentukan secara fleksible mengikuti perkembangan nilai rupiah dibandingkan dengan nilai $. Dalam naskah rancangan undang-undang ini ,  perampasan aset hanya diberlakukan terhadap   tindak pidana yang diancam dengan minimum 4 (empat) tahun. Pembatasan ancaman pidana tersebut disesuaikan dengan ketentuan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (2000) atau Konvensi Palermo yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009.

Pengertian Perampasan ATP =Pengembalian ATP ?

Pengertian “perampasan aset (asset forfeiture)”, dibedakan dari pengertian, “pengembalian aset(asset recovery)”. Pengembalian aset   merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah, “Asset Recovery” yang diatur dalam  Bab V,  Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003. Sesungguhnya arah ketentuan Bab V konvensi tersebut adalah khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian  hasil tindak pidana korupsi yang   ditempatkan di negara lain melalui kerjasama internasional.

Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian “Asset Recovery”, yaitu mulai dari “ pencegahan dan deteksi transfer ATP (1); langkah hukum pengembalian ATP secara langsung(2);Mekanisme pengembalian ATP melalui kerjasama internasional penyitaan (3); kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan(4); dan Pengembalian dan Pencairan ATP(5).

Dalam sistem hukum Common Law, istilah yang sering digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan sistem keuangan (dalam arti luas termasuk pajak), adalah “asset forfeiture” (AF), dan dalam pengertian AF tsb termasuk tindakan hukum penyitaan (confiscation).

Jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau “confiscation to forfeiture” bukan hanya perampasan semata-mata.

Kamus Black’s Law Dictionary(2001) menerjemahkan pengertian istilah, seizure, confiscation, dan forfeiture, secara berbeda-beda satu sama lain. [13]  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (UU Nomor 8 Tahun 1981) tidak memberikan definisi tentang “seizure” dan “forfeiture” melainkan hanya memberikan definisi tentang “penyitaan”(confiscation) sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan” (Pasal 1 angka 16).

Dalam pasal tersebut di atas, perhatikan kata-kata kunci (key words) dalam huruf tebal, ada tiga kata kunci yang penting yaitu pertama, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh seorang penyidik[14], kedua, mengambil alih atau menempatkan di bawah penguasaannya (berbeda dengan kalimat, “kekuasaannya”), ketiga, untuk kepentingan pembuktian (bukan penyidikan atau penuntutan). Berdasarakan pengertian istilah “penyitaan” versi KUHAP Indonesia, tindakan hukum ini memberikan diskresi yang sangat luas dan tidak terbatas karena telah keliru tidak dapat membedakan istilah “kekuasaan” dan “penguasaan”. Istilah “kekuasaan” (authorithy)  merujuk pada mandat yang diberikan suatu undang-undang; sedangkan istilah “penguasaan” merujuk pada diskresi atas nama jabatan seseorang dan merujuk pada “power”(kekuasaan) dan “force”.  Istilah “kekuasaan” (authority)bersifat terbatas dan dapat dibatasi sedangkan istilah “penguasaan” sangat tergantung dari pihak yang menguasai, tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi.

Bertolak dari uraian di atas, dalam sistem hukum pidana Indonesia di atas, tidak ada perbedaan signfikan antara pengertian istilah, penyitaan  (confiscation)”,  “Seizure” dan istilah “forfeiture”. Dalam praktik hukum acara pidana Indonesia tersebut, tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan sehingga dapat dikatakan bahwa penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik atau penuntut umum menempatkan benda (dalam arti luas) di bawah kekuasaanya. Sedangkan perampasan adalah tindakan hukum -dalam lingkup eksekusi atau  dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehn kekuatan hukum tetap –untuk mengambil alih kepemilikan harta kekayaan atau aset tindak pidana menjadi harta kekayaan  negara (State’s property).

Jika dibandingkan dengan ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi -2003, tampak jelas bahwa tindakan hukum “confiscation” mendahului tindakan hukum “seizure” sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 angka 1, di bawah judul,”Freezing, Seizure and Confiscation” sebagai berikut:

“Each State Party shall take, to greatest extent possible…such measures as may be necessary to enable confiscation…”

Pasal 31 angka 3 selanjutnya dicantumkan:”Each State Party shall adopt, in accordance with its domestic law…  as may be necessary to regulate the administration by the competent authorites of frozen, seized,or confiscated property…”.

Berdasarkan dua ketentuan Pasal 31 Kovensi PBB Anti Korupsi tersebut di atas jelas pengertian istilah “confiscation” identik dengan istilah “penyitaan” dalam KUHAP Indonesia, sedangkan pengertian istilah “seizure” identik dengan “perampasan” dalam KUHAP Indonesia (Pasal 194 ayat (1)).

 

Bab III

Prosedur Pengembalian Aset Tindak Pidana berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi -2003

Prosedur pengembalian ATP berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 sebagaimana diuraikan di atas sangat luas sehingga dapat dibedakan dalam dua tahap yaitu tahap prosedur persiapan pengembalian ATP dan tahap pelaksanaan pengembalian ATP.

Tahap persiapan pengembalian ATP telah diatur dalam Pasal 31 di bawah judul, “Freezing, Seizure and Confiscation” yang memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkah seluas mungkin untuk melaksanakan penyitaan (confiscation) terhadap hasil tindak pidana atau harta kekayaan senilai dengan hasil tindak pidana tersebut dan harta kekayaan,perlengkapan atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut (ayat 1). Selain langkah hukum penyitaan, konvensi tersebut memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkah yang memungkinkan dapat melakukan identifikasi, melacak,membekukan atau merampas setiap barang yang akhirnya bertujuan untuk penyitaan (ayat 2).

Langkah hukum yang sangat berarti dalam rangka pengembalian ATP adalah diatur dalam Pasal 31 ayat (8) yaitu prosedur pembuktian terbalik, sebagai berikut:

“State Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin or alleged proceeds of crime or other property laible to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings”.

Ketentuan tersebut tampak memperkuat komitmen pengembalian ATP akan tetapi masih mencerminkan keragu-raguan atau pro dan kontra. Ketentuan konvensi tersebut tidak memberikan kewajiban mutlak (suatu keharusan) terhadap setiap negara peratifikasi untuk melaksanakan pembuktian terbalik. Bahkan dalam ketentuan tersebut masih dibatasi yaitu sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum domestik masing-masing negara peratifikasi.  PBB sangat hati-hati merumuskan ketentuan tentang pembuktian terbalik dalam rangka pengembalian ATP; bahkan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (9) diberikan perhatian khusus agar pihak ketiga tidak dirugikan dengan kewajiban pembuktian terbalik tersebut.

Tahap pelaksanaan pengembalian ATP   dilakukan tiga tahap yaitu pencegahan dan deteksi transfer ATP (Pasal 52), tindakan langsung pengembalian ATP (Pasal 53) dan Mekanisme Pengembalian ATP melalui kerjasama internasional dalam penyitaan (Pasal 54).

Tahap persiapan pelaksanaan pengembalian ATP yang ditempatkan di negara lain mengatur kewajiban negara peminta (Requesting State Party-ReqSP) untuk melaksanakan proses pembekuan (freezing), penyitaan (confiscation) dan perampasan (seizure) ATP di dalam negeri. Bahasa hukum yang digunakan dalam Konvensi PBB Anti Korupsi -2003, Ketentuan Pasal 53 ayat (1), adalah bersifat wajib (mandatory obligation) sehingga negara peratifikasi wajib menetapkan ketentuan pembekuan,penyitaan dan perampasan tsb di dalam undang-undang nasional masing-masing, termasuk Indonesia.

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik bersifat terbatas dalam Konvensi PBB Anti Korupsi tidak diatur dalam Bab V melainkan dalam Bab IV tentang kerjasama internasional (Pasal 31 ayat 8). Ketentuan ini khusus ditujukan kepada negara peratifikasi konvensi ini untuk secara opsional memasukkan ketentuan pembuktian terbalik ke dalam hukum nasionalnya.

Dalam konteks keterkaitan ketentuan Pasal 57 Bab V dan Pasal 38 ayat (8) Bab IV dapat dikatakan bahwa, ketentuan pembuktian terbalik sekiranya telah menjadi bagian dari hukum nasional dalam pemberantasan korupsi , tidak serta merta berlaku juga di negara lain di mana aset tindak pidana korupsi itu ditempatkan(disembunyikan). Hal ini disebabkan  keberhasilan kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi tergantung dari  hukum nasional negara  masing-masing, dan prinsip-prinsip hukum kerjasama bantuan hukum timbal ballk dalam masalah pidana[15] yang diakui universal, termasuk permintaan pengembalian aset dari satu negara (negara peminta /requesting state)  ke negara lain (requested state).

 Perampasan ATP melalui UU Pemberantasan Korupsi dan UU Pencucian Uang

 

[1] Gurubesar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran Bandung

[2] Penulis telah ditunjuk mewakili Pemerintah Indonesia sebagai Ketua Delegasi RI (DELRI) dalam perundingan tersebut. DELRI telah berhasil mengajukan usul dan telah diterima dalam perundingan tersebut mengenai ketentuan Pasal 57 ayat 3 (a)  mengenai “Return and Disposal of Assets” (Pengembalian dan Penggunaan Aset). Usul DELRI mengenai ketentuan tersebut yaitu terhadap dana-dana yang digelapkan atau dana dari pencucian uang yang diminta dikembalikan oleh negara peminta (requesting State) kepada negara diminta (requested State), negara   diminta   dapat menangguhkan syarat (bantuan)   “putusan yang final and binding” sesuai dengan hukum domestik negara peminta. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap memerlukan waktu yang sangat lama sehingga tidaklah memungkinkan proses pengembalian dan penggunaan aset di  negara peminta dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Atas dasar pertimbangan tersebut maka DELRI mengajukan draft ketentuan Pasal 57 ayat  3(a) tersebut.

[3] Perlu dibedakan antara tindakan pemulihan aset yang saya identikan dengan istilah “recovery assets”; dan tindakan pengembalian assets yang saya identikan dengan “returning the assets”. Pemulihan aset lebih luas arti dan lingkupnya daripada pengembalian aset.

[4] Tanti Manurung,”Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Ketentuan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”; disertasi,Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009. Purwaning M.Yanuar,”Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia”; Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran,Bandung, 2007

[5] Asset recovery: an overview.

[6] Dikutip dari Putusan Mahkamah Agung AS, dalam perkara 509 US 602 (1993)

[7] Asset Recovery, ibid

[8] Stefan D.Cassella,”Asset Forfeiture Law in the United States”; JurisNet,LLC;2007, halaman 2-3

[9] Cassella, ibid

[10] Lihat dan baca  UU RI  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksanaannya.

[11] Marjanne Termohuijsen,”The Principle Legality”;Course Materials Netherlands Lecturer pada Refreshing Course of Criminal Law,”Same Root,Different Development”;Co-organized and supported by: Faculty of Law,Padjadjaran University,Aspehupiki, Alumni Postgraduate Programme of Criminal Law,Faculty of Law,Padjadjaran University, Bandung, April 19-21 Tahun 2006.

[12][12]

[13] Seizure,”the act or instance of taking possession of a person or property by legal right or process. Confiscation, “seizure of property for the public tereasury or seizure of property by actual or supposed authority”. Forfeiture, “The divestiture of property without compensation or the loss of a right ,privilege, or property because of a crime, breach of obligation or neglect of duty.

[14] Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan  (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981).

[15] Prinsip-tersebut yaitu, prinsip “kesamaan tindak pidana dan atau ancaman hukuman”(dual criminality principle)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lilium Interspinas on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other followers

arsip

Blog Stats

  • 33,019 hits
%d bloggers like this: