//
you're reading...
Resensi Buku

Memaknai Kembali Eksistensi Hutan: Pergumulannya antara Aspek Industri dan Kelestariannya

Oleh  : Wagiman SH., SFil,. MH

Judul Buku : Hutan, Industri, dan Kelestarian

Penulis : Agung Nugraha&Yudo Ebistoro

Penerbit : Wana Aksara, Banten Tahun

Terbit : 2007

Jumlah : 335 hlm .

Eksistensi hutan tidak hanya berimplikasi lokal, nasional, atau regional tetapi juga global. Buku ini sesungguhnya lebih sebagai gugatan atas terjadinya ketidaksesuaian antara konsep pembangunan kehutanan di Indonesia dengan realitas yang terjadi dewasa ini. Rupanya tidak hanya sampai disitu, para penulisnya mencoba masuk lebih dalam yaitu mencari akar persoalan mulai dari sector hulu, berupa kajian kritis terhadap konsep kelola sumber daya hutan hingga kegagalan dalam pengimplementasinnya. Sementara pada sektor hilir ‘melesetnya’ kinerja industri kehutanan. Cukup beralasan juga ketika penulis buku ini sepakat dengan anggapan bahwa potret industry kehutanan Indonesia merupakan refleksi sebuah anomali.

Ketika mendengan istilah ‘hutan’ apa yang tersirat dalam benak? Pada umumnya yang ada di kepala, ‘hutan’ identik dengan ‘kayu’. Kayu identik dengan ‘uang’, dan uang identik dengan ‘bisnis’. “Bisnis adalah akumulasi kekuatan ekonomi (baca: kapital) yang merefleksikan kekuasaan, dan kekuasaan identik dengan politik (hlm.39). Oleh karenanya penulis buku ini memberikan usulan bahwa untuk memulai membenahi pembangunan kehutanan di Indonesia seyogianya harus dimulai dari membenahi politik pengelolaan sumber daya hutan.

Hutan dan industri kehutanan menjadi ikon setelah lunturnya kontribusi minyak pada era 80-an. Sebagai pengail devisa, hutan disejajarkan dengan tekstil dan produk tekstil. Tentunya berbeda dengan tekstil, hutan bisa dikelola mulai dari hulu sampai ke hilir (hlm.i). Ia bersifat netto oleh karena tidak memerlukan komponen impor. Atas dasar itupulalah bahwa niat baik berupa pengelolaan dan pengembangan industri kehutanan haruslah bersifat lestari dan berkelanjutan.

Selama tiga dekade sejak fase pengusahaan hutan dan pengembangan industri kehutanan relatif terjadi kesesuaian antara konsep dan implementasinya. Setidaknya demikian pandangan para penulis buku ini. Namun memasuki milinieum ketiga terjadi perubahan-perubahan drastis. Perubahan tersebut terjadi pada lingkup nasional dan global. Perubahan tersebut tidak terantisipasi dalam skenario besar kehutanan Indonesia. Puncaknya di tingkat nasional pada tahun 1999, terkait dengan otonomi daerah, tidak ada kesepakatan tegas antara pusat dan daerah mengenai pengaturan sektor kehutanan. Sebelumnya pengaturan pada sektor kehutanan bersifat sentralistik dan seragam, kemudian harus beralih dalam suatu pola desentralisasi dan bersifat majemuk.

Menilik judulnya, Hutan, Industri, dan Kelestarian mengasumsikan bahwa eksistensi hutan berada dalam pergumulan antara komoditas dalam dunia industri di satu sisi berhadapan dengan aspek kelestarian lingkungan hidup pada sisi yang lain. Tarik menarik kepentingan tersebut setidaknya menjadi inti dan muara buku yang ditulis Agung Nugraha dan Yudo Ebistoro. Kedua penulisnya sudah tak asing bagi kalangan rimbawan atau aktivis pada LSM bidang kehutanan/ lingkungan hidup.

Buku yang terdiri dari lima bab ini menata secara apik pola relasi antara hutan, disatu sisi, ketika berhadapan dengan dunia industri dan kelestarian lingkungan. Pada Bab I alur pembahasa fokus pada ‘Pembangungan Kehutanan’. Penulis buku ini memotret dengan tajam dan jeli konsep pembangunan kehutanan yang menurutnya terjadi ketidakselarasan antara ‘konsep’ dengan ‘realitas’ yang terjadi. Untuk menguatkan pandangannya, ditegaskan oleh penulisnya bahwa “…hamparan hutan tak berhutan adalah realitas tak terbantahkan atas kegagalan implementasi konsep pembangunan kehutanan (hlm.31)”. Ironisnya lagi demikian menurut penulis pada halaman yang sama dari buku tersebut, dampak pemekaran telah menjadikan areal hutan lindung dan kawasan konservasi menjadi bagian dari pembangunan kota-kota baru. Akar masalahnya terletak pada tidak jelasnya rancang bangun kewenangan pusat dan daerah (hlm.32).

Apakah ada yang salam dari konsep pembangunan kehutanan kita? Keyakinan penulis buku tersebut terletak pada tesis yang dapat diterima semua pihak bahwa praktek pengelolaan hutan harus mampu mewujudkan kelestarian hutan. Konsep ‘kelestarian hutan’ merupakan elemen penting dalam pengelolaan hutan. Sejak dulu esensi kelestarian hutan tidak pernah berubah. Sebut saja konsep suistained yield forestry (dipelopori oleh Carlowitz), konsep hasil kayu yang lestari atau konsep kelestarian statik dan dinamik.

Pembangunan kehutanan hanyalah sub judul dari judul besar pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu setiap perdebatan tentang hutan senantiasa memiliki implikasi global yang sarat dengan berbagai kepentingan. Jika merunut pada konsep dasar manusia tentang hutan terus mengalami pergeseran dan perkembangan. Pada perspektif manusia sebagai homo economicus maka relevansinya dipahami sebagai forest for people (menjadi tema Kongres Kehutanan Dunia tahun 1978).

Redefinisi Terminologi ‘Sesat’

Dua kata kunci yang sedang popular ialah ‘degradasi’ dan ‘deforestasi’. Keduanyan menurut catatan di Indonesia semakin meningkat. Dua istilah tersebut semakin lekat dikaitkan dengan pencemaran produksi karbon dan pemanasan global. Diidentifikasi bahwa deforestasi lebih disebabkan oleh kebakaran dan konservasi hutan alam. Sedang degradasi lebih disebabkan oleh Suistainable Forest Management (SMF) yang belum berjalan efektif.

Terminologi ‘hutan’ pada awalnya merupakan kawasan yang dianggap ‘liar’. Oleh karenanya tidak terdapat kepemilikan (terra incognito). Dipahami penekannannya pada aspek fisik-biologis semata. Pada perkembangannya kemudian ‘hutan’ dimaknai sebagai faktor ekologi di dalam sistem pendukung kehidupan mahluk hidup (hlm.7). Dalam pengertian yang terakhir secara implisit terdapatnya relasi antara hutan dan manusia. Hutan juga tidak dimaknai semata-mata sebagai penghasil kayu tetapi juga sumber makanan dan sumber genetik serta paru-paru dunia. Sampai pada akhirnya hutan dimaknai sebagai ‘sumber daya’. Namun lagi-lagi dalam konsep sumber daya alam, hutandimaknai semata-mata dalam perspektif ekonomis yaitu sebagai kekayaan/ asset atau alat produksi.

Pemaknaan hutan semata-mata dari aspek ekonomis, telah menempatkannya pada resiko yang besar, yaitu pada visi pembangunan kehuatanan di Indonesia. Persoalannya, apakah pembangunan kehutanan Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya hutan? Dalam pandangan penulis buku tersebut, kegagalan HTI merupakan jawaban atas pilihan tersebut. Bagaimana kegagalan HTI? Penulis buku mengutif data dari ITTO pada tahun 2000 bahwa luas tanam baru mencapai 1,85 juta hektas, sementara tingkat kerusakan hutan 43 juta hektar (hlm.41).

Sistem Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pada kebudayaan Jawa ‘hutan’ ditempatkan pada tempat yang kurang terhormat. Hal demkian disebabkan hutan dianggap sebagai tempat binatang buas. Hutan baru dianggap baik jika dapat diubah menjadi tempat bertani dan bermukim. Dengan membabatnya dan mengubahnya dianggap sebagai perbuatan baik. Disini tergambar bahwa peranan hutan lebih dikemudiankan dari kegunaan atau manfaatnya. Dengan demikian manfaat lebih penting daripada keberlanjutan. Definisi kelestarian hutan lebih ditekankan pada pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk kepentingan manusia sekarang dan ‘yang akan datang’. Tekanan kata ‘manfaat hutan berkelanjutan’ lebih jumbuh dengan kepentingan umat manusia ketimbang ‘keberlanjutan manfaat hutan’ yang bisa menimbulkan tafsir yang berbeda.

Sistem Pengelolaan Hutan Berkelanjutan menurut buku tersebut sebaiknya merujuk pada regulasi di bidang kehutanan (Baca: Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Disamping itu perlu pula disinkronkan dengan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan antar departemen, kordinasi berdasarkan sistem pengelolaan hutan serta senantiasa melakukan dialog dan kemitraan antar semua pemangku kepentingan menjadi faktor penentu.

Buku ini ditulis dalam nuansa antropologi dan bahasa yang digunakan juga menggunakan teknik bertutur. Justru dalam format penulisan seperti itulah intisari atau pokok pikiran yang hendak dinyatakan terkesan berputar atau tidak langsung dinyatakan. Bagi mereka yang ingin segera menyelesaikan dan mendapatkan makna dari buku ini perlu kesabaran untuk ‘mengunyahnya’. Namun demikian meminjam pendapat mantan Menteri Kehutanan, H.M.S. Kaban dalam pengantarnya, buku ini berhasil menyoroti dinamika pengelolaan hutan Indonesia secara menyeluruh, baik pengelolaan hutan, industri kehutanan dan kebijakannya. Pembaca juga dibantu kembali dalam mengingat pokok-pokok bahasan yang telah diurai dalam box hitam semacam ikhtisarnya.

Peresensi adalah Peneliti pada Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lilium Interspinas on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other followers

arsip

Blog Stats

  • 33,019 hits
%d bloggers like this: