//
you're reading...
Artikel Hukum

Peraturan Perundangan sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah – Bag. II

Kajian Normatif Pembentukan Peraturan Perundangan sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah

Oleh : Anang Setiyawan

A. Peraturan Kebijakan dan Kebijakan Publik

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan publik tidak hanya berisi pikiran atau pendapat dari pejabat yang mewakili rakyat, tetapi pendapat atau opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk tertuang dalam kebijakan-kebijakan publik, karena kebijakan publik harus berorientasi pada kebijakan publik / public interest.

Perkembangan masyarakat menuju kearah yang semakin maju, modern tentunya tidak dapat terlepas dari masalah-masalah sosial yang menyertainya. Semua permasalahan tersebut akan diseleseikan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tersirat bahwa kebijakan pemerintah merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu serta dalam waktu urutan tertentu pula.

Semakin kompleks keadaan suatu masyarakat maka pertentangan atau masalah-masalah yang timbul akan bertambah besar, sehingga, kebijakan pemerintah bukan hanya akan lebih luas tetapi juga akan lebih rumit. Tugas-tugas pemerintah akan semakin berat dalam mengendalikan dan mengarahkan masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang masak, melalui kebijakannya. Tujuan-tujuan kebijaksanaan pemerintah pada umumnya adalah:

  1. memelihara ketertiban umum / negara sebagai stabilisator
  2. memajuan perkembangan masyarakat / negara sebagai stimulator
  3. mempermadukan berbagai aktivitas / negara sebagai koordinator
  4. menunjuk dan membagi berbagai benda materiil dan non materiil / negra sebagai distributor.

Tujuan utama kebijakan publik adalah kepentingan umum, dengan demikian demokrasi dapat diartikan setau cara pembentukan kebijakan dimana anggota kelompok masyarakat mendapat kesempatan untuk mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung sebuah kebijakan. Dalam sebuah negara demokrasi, negara dilihat sebagai penyalur gagasan sosial mengenai keadilan dan mengungkapkan hasil gagasan tersebut melalui peraturan perundangan.

Istilah peraturan kebijakan atau yang sering disebut peraturan kebijakan bukan sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam kepustakaan belanda, ada berbagai istilah lain untuk menyebut peraturan kebijakan, seperti bleidsregel, pseudo-wetgeving, pseudo wettelick regels, dll.

Di Indonesia, bleidsregel diartikan peraturan kebijaksanaan, ada juga yang menyebut peraturan kebijakan, demikian pula pseudo wetgeving diartikan sebagai perundang-undangan semu. A. Hamid S Attamini menggunakan istilah lain yaitu hukum tata pengaturan, sedang Bagir Manan menyebutnya sebagai ketentuan kebijakan (Abdul Latief, 2005).

Dari pelbagai macam istilah, kata kebijakan menjadi identik dengan kata kebijakan dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada tatanan akademis kedua istilah tersebut perlu dibedakan. Istilah kebijaksanaan bermakna perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebajikan bagi setiap pribadi pejabat (wisdom), sedangkan kebijakan mempunyai pengertian hukum yaitu sebagai tindakan yang mengarah padaa tujuan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan pejabat atau organ pemerintahan (policy), sehingga dalam tulisan ini digunakan istilah kebijakan, dimana istilah kebijakan ini sering diidentikkan dengan istilah freis emerrsen

Dari segi mengikatnya, Belifantee mengemukakan peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, tetapi meskipun berbeda dengan peraturan perundang-undangan, menurut A Hamid S Attamini, pada kenyataannya peraturan kebijakan dirasakan mengikat secara umum, karena masyarakat yang terkena peraturan itu harus mengikutinya.

Dilihat dari segi bentuk dan formatnya peraturan kebijakan sering kali sama benar dengan peraturan perundangan. Kemudian dari segi letaknya dalam ilmu hukum, peraturan kebijakan masuk kedalam objek kajian ilmu hukum administrasi

Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemerataan pembangunan dan penngkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Public policy yang diterjemahkan secara bebas sebagai kebijakan publik, dalam khasanah ilmu administrasi dimaknai secara beragam. Thomas R Dye mendefenisikan kebijakan publik sebagai segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal tersebut dilakukan dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya.

Harold Lasswell mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dan praktik. Sedangkan Austin Ranney mengartikannya sebagai tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak.

Dalam bahasan yang lebih luas, Lester memberikan usulan definisi kebijakan publik, yaitu proses atau serangkaian keputusan pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik. Dalam konseptualisasi tersebut, kebijakan publik mempunyai karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam suatu sistem politik. Satu hal yang harus dicatat adalah kenyataan bahwa kebijakan publik selalu menjadi subyek yang akan diubah berdasarkan informasi yang lebih baru dan lebih baik yang diperoleh berkaitan dengan efek yang timbul dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik mendasar merupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal diantaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efesiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri (Stone dalam Eddi W, Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004:47). Keadilan dalam konteks ini diartikan sebagai memperlakukan seolah-olah seperti sama, sedangkan efesiensi diartikan usaha mendapatkan output terbanyak dari sejumlah input tertentu. Keamanan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu individu lain.

Bila dikaitkan hubungan hukum dengan kebijakan publik, dapat dikatakan bahwa setiap produk hukum pada dasarnya adalah hasil dan proses kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat pada proses pembentukan hukum. Dimana pada proses pembentukan hukum sebagai alur dan tahap dilalui sampai pada terciptanya sebuah peraturan hukum.

Hukum merupakan sarana untuk merealisasikan kebijakan pemerintah. Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka menata masyarakat maupun mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan mempunyai arti yang penting, oleh Dror dikatakan bahwa ”..consideration of whle relevan legal system is an essential requisite for effective use of law as an instrumen of directed social change … the legal system being a  sub system of society, consideration of legal policy instruments in abstractions from other social instrumen is misleading..” Penggunaan hukum sebagai sarana kebijakan publik dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi. (Bambang Sunggono, 1994: 78)

Menurut Bilhelm Aubert dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan  diperlukan adanya sarana berupa hukum, karena secara teknis hukum dapat memberikan / melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
  2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
  3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
  4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya yang ada.

Hukum adalah produk dari politik, sedangkan hukum itu sendiri merupakan indikasi adanya kebijakan agar dapat diimplementasikan, maka semakin nampak keterkaitan antara hukum dan kebijakan sebagaimana disebutkan oleh sigler (dalam Esmi W. 2005), bahwa “Constitutions, statues, administrative orders and executive orders are indicators of policy”.

Hubungan antara kebijakan dengan hukum semakin jelas, sebagaimana disebutkan oleh R Dye, bahwa “Government lends legitimacy to policies. Governmental policies are generally regarded as legal obligations which command the loyalty of citizens”.

Selanjutnya dikatakan oleh Sigler bahwa hukum merupakan suatu bagian yang integral dari kebijakan. Keadaan seperti itu menyebabkan hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan hukum dipandang sebagai elemen penting bagi perkembangan politik.

Pada dasarnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur. Hukum harus mampu menjadi sarana agar tujuan kebijakan pemerintah dapat terwujud dalam masyarakat.

Lawrence M Friedman melihat hal ini sebagai suatu sistem, dimana terdiri dari struktur, substansi dan budaya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah segi output dari sistem hukum, dan budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan (Rahardjo dalam Budi Agus Riswandi dan M Syamsyudin, 2004: 151-153).

B. Merefleksikan Nilai Sosial dalam Sebuah Kebijakan.

Secara umum, dikenal ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Yang tidak pernah dijelaskan adalah bagaimana imbangan antara unsur-unsur itu, hal ini pada akhirnya sangat tergantung pada pendekatan yang dipergunakan. Mereka yang mendekati hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal tentu akan melihat unsur yuridis sebagai yang terpenting. Begitu pula mereka yang melihat hukum sebagai gejala sosial akan melihat unsur sosiologis sangat penting. Demikian pula mereka yang mengukur kebaikan hukum dari “rechtside” tentu akan menekankan pentingnya aspek filosofis.

Terlepas dari perbedaan titik pandang tersebut, ketiga unsur yuridis, sosiologis dan filosofis memang penting. Sebab setiap pembuat peraturan peundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Apakah yang dimaksud dengan kaidah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan :

Pertama: keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (van rechtsweg nietig). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, undang-undang dalam arti formal (wet in fomele zin) dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidak merupakan produk bersama antara Presiden dan DPR adalah batal demi hukum. Begitu pula keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya  harus pula menunjukkan kewenangan pembuatnya.

Kedua: keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misal kalau UUD 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undanglah hal itu diatur.

Ketiga: keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila cara tertentu tidak diikuti, peraturan perundang-udangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum. Dalam undang-undang tentang pengundangan (pengumuman) bahwa setiap undang-undang harus diundangkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satuya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat.

Keempat: keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikan pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat yang bawah.

Dalam hubungan dengan dasar yuridis ini, Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka (Rosjidi Ranggawidjaja.1998)  mencatat beberapa pendapat :

  1. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
  2. W. Zevenbergen berpendapat bahwa, setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya (op de vereischte wijze is to stand gekomen).
  3. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (dwingend verband).

Selanjutnya, Bagir Manan mempertanyakan, apakah yang dimaksud dengan dasar berlaku secara sosiologis (sociologishe gelding). Dengan sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut.

Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan, atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan sopan.

Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya  suatu kaidah hukum :

  1. Teori kekuasaan (Machttheorie) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
  2. Teori pengakuan, (annerkennungstheorie). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat, jika hal tersebut diabaikan maka keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah hanya mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Setiap masyarakat selalu mempunyai rechtside, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka, pandangan mereka tentang hubungan individual dan kemayarakatan. Semua hal tersebut bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematik dalam suatu rangkaian baik teori filsafat, misalnya doktrin filsafat pancasila.

Kaidah hukum haruslah memenuhi 3 macam unsur tersebut, karena bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (dode regel), jika kaidah tersebut hanya berlaku secara sosiologis (artian teori kekuasaan), maka kaidah hukum tersebut seringkali hanya menjadi aturan pemaksa (dwangmaat regel), dan bila hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan kaidah hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) (Soerjono Soekanto).

Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau peraturan perundangan sudah semestinya memperhatikan cita hukum yang ada dalam pancasila. Suatu peraturan perundangan meskipun memenuhi dasar yuridis, filosofis, sosiologis, menurut bagir manan seringkali masih ada kekurangan. Peraturan perundangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti atau terjadi suatu inkonsistensi dalam penggunaan istilah atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti.

Masalah ketidakjelasan memungkinkan bermacam-macam interprestasi, sukar dipahami penggunaan istilah yang tidak konsisten, bukan sesuatu yang dapat diabaikan dalam pembuatan peraturan perundangan. Hal-hal ini menyangkut teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, selain unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis maka unsur teknik perancangan perundang-undangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pembuatan peraturan perundangan.

Selain hal telah dibahas diatas, secara prosedural, desain hukum atu produk hukum kental bermuatan politik. Hal ini dimengerti karena sistem hukum memang tidak mungkin menutup diri dari sistem-sistem lain. Keterkaitan sistem hukum dengan sistem lain ditunjukkan oleh Talcott Parson dengan Teori Sibernetika-nya.

Dalam teorinya, Parson menyebutkan tentang ada empat subsistem: budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa melingkari kehidupan kemasyarakatan. Dilihat dari arus energi, subsistem ekonomi menempati kedudukan paling kuat, diikuti subsistem politik, baru kemudian subsistem sosial (di mana hukum ada di dalamnya), dan diakhiri oleh subsistem budaya. Di sisi lain, dilihat dari arus informasi (tata nilai), subsistem budaya justru yang paling kaya, diikuti oleh subsistem sosial, subsistem politik, dan berakhir pada subsistem ekonomi.

Hukum adalah produk politik, tidak terbantahkan bahwa pengaruh politik memang besar terhadap pengembanan hukum. Program legislasi adalah bagian dari pengembanan hukum, terkait dengan masalah penciptaan hukum. Itulah sebabnya, bagi suatu negara modern, program legislasi harus mencerminkan pengontrolan yang ketat terhadap arus energi tadi agar hukum tidak diselewengkan oleh pemegang kekuasaan politik.

Hukum bukan lagi produk yang steril. Kita dapat mengatakan, modernisasi hukum berjalan seiring dengan modernisasi masyarakat (sosial). Seperti diketengahkan melalui teori Sibernetika Parson, terlihat bahwa dari sudut proses pembentukannya, hukum modern itu tidak dapat bebas dari politik.

Dalam proses identifikasi dan merumuskan masalah kebijakan sangat ditentukan oleh para pelaku yang terlibat, baik secara kelompok maupun individual dalam kelompok masyarakat. Disamping itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi dan sebagainya dapat berpengaruh dan menjadi bahan atau input bagi sistem politik. Semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah input menjadi output, proses ini oleh Easton disebut dengan withinputs, conversion process, dan black box.

Proses-proses transformasi dari keinginan-keinginan sosial menjadi peraturan-peraturan perundangan baik dalam konteks politis dan sosiologis, tidak hanya terjadi pada saat pembentukan suatu peraturan. Dalam tahap bekerjanya pun proses-proses tersebut berlangsung terus dan mengoreksi secara terus menerus produk hukum yang dihasilkan tersebut.

Bagan transformasi sosial dalam pembuatan produk hukum menurut david easton.

Dari uraian tersebut, terlihat betapa rumitnya masalah yang ada dalam setiap peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, agar kaidah hukum (peraturan tertulis) benar –benar berlaku dapat ditinjau dari 4 faktor, yaitu; kaidah hukum tersebut, aparat, fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah tersebut dan warga masyarakatnya. Sesuai dengan kajian normatif pada penelitian ini, penulis hendak memfokuskan atau membatasi kajian hanya pada peraturan tertulisnya.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Penegakan Hukum), melihat adanya masalah yang harus dijawab dari sisi peraturan tertulisnya. Pertanyaan yang diajukan antara lain;

  1. Apakah peraturan yang mengenai bidang kehidupan tertentu (sudah) sistematis?
  2. Apakah perturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron,  artinya :
    1. Apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan?
    2. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan ?
    3. Apakah secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang tertentu sudah cukup?
    4. Apakah penerbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang telah ada?

Masalah umum diatas tersebut membutuhkan penelitian kepustakaan yang mendalam untuk dapat mengatasi masalah yang timbul, karena setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah (nantinya) memiliki tipologi hukumnya masing-masing.

Menurut Nonet dan Selznick (dalam Hukum Responsif, 2003), setiap sistem hukum memiliki potensi untuk menindas rakyatnya. Di sini terlihat keterkaitan antara hukum dan kekuasaan, atau hukum dan politik. Hukum memerlukan kekuasaan, karena sistem hukum terikat pada kepastian hukum, dan itu mau tidak mau adalah suatu  statu quo. Hanya yang memiliki kekuasaan itulah yang dapat menjamin status quo itu.

Ada banyak penyebab suatu sistem hukum terjerumus menjadi tatanan yang menindas masyarakatnya. Salah satunya, terjadi karena elit politik tidak mempunyai legitimasi lain kecuali harus menggunakan cara-cara kekerasan untuk mempertahankan tujuannya. Mereka yang memegang kendali kekuasaan dihadapkan pada banyak masalah, seperti kemerosotan ekonomi dan keresahan sosial, sementara di sisi lain waktu untuk memperbaiki itu semua tidak cukup. Akhirnya, satu-satunya cara adalah mereka menggunakan hukum untuk menindas rakyatnya.

Nonet dan Selznick membuat satu bagan yang membedakan antara hukum yang bertipe menindas  (repressive law) dan hukum yang disebutnya lebih baik, yaitu hukum otonom (autonomous law). Di luar kedua model ini, sebenarnya mereka juga menyebutkan satu tipe lain, yaitu hukum responsif (responsive law).

Represif Otonom Responsif
Tujuan Hukum Ketertiban Legitimasi Kompetens
Legitimasi Demi Kepentingan Negara itu sendiri Menegakkan Prosedur Keadilan subtantif
Peraturan Kasar dan terperinci, hanya mengikat yang diperintah Panjang lebar, mengikat pembuat dan yang diperintah Tunduk kepada prinsip dan kebijaksanaan
Penalaran / reasoning Sesuai keperluan dan partikularistik (cepat dan khusus) Mengikatkan diri pda otoritas hukum, mudah terjebak pada formalist & legisme Bertujuan; perluasan kompetensi kognitif
Diskresi Sangat umum, merata, oprortunis Dibatasi oleh peraturan Banyak sekali dipakai; tetapi demi tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemaksaan Luas sekali, pembatasan lemah (keluar kendali) Dikontrol oleh hukum Pencarian alternatif secara positif, misalnya insentif, sistem-sistemkewajiban swasembada
Moralitas Moralitas komunal; moralitas hukum; moralitas pemaksaan(pengawasan). Moralitas kelembagaan,sangat memperhatikan integritas proses hukum. Moralitas rakyat; “moralitas kerja sama”
Kaitan Politik Hukum tunduk pada politik dan kekuasaan. Hukum “bebas” dari politik;  ada pemisahan kekuasaan. Aspirasi-aspirasi hukum dan politik berintegrasi; pembauran kekuasaan
Harapan Kepatuhan tanpa syarat; jika tidak taat harus dihukum sebagai pembangkangan Penyimpangan aturan dapat dibenarkan secara hukum, misalnya untuk mengkaji validitas undang-undang danperaturan. Tidak taat dilihat sebagai kerugian substantif; dipandang sebagaipengajuan isu tentang legitimasi
Partisipasi Tunduk dan patuh; kritik dianggap tidak loyal. kemungkinan dibatasi oleh prosedur, yang ada; terbuka munculnya kritik hukum. Kemungkinan diperluas oleh integrasi kepengacaraan hukum dansosial (bantuan hukum struktural)

Bagan Tipologi Hukum menurut Nonet & Zelsnick.

Hukum responsif adalah hukum yang mampu mengatasi ketegangan-ketegangan akibat terjadinya perubahan sosial. Agar hukum menjadi responsif, sistem hukum dalam banyak hal hendaknya terbuka terhadap tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat. Sistem hukum juga harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dan selalu sigap menyikapi setiap kepentingan yang baru muncul dalam masyarakat.

Tipe hukum menindas (represif) adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan yang represif. Tipe hukum ini praktis tanpa legitimasi sama sekali. Orang menaatinya karena dibayang-bayangi oleh ketakutan terhadap penguasa yang keras dan kasar. Sifat represif dari hukum itu semata-mata bertujuan untuk memelihara stabilitas sosial.

Tipe kedua, yaitu hukum otonom jelas lebih baik daripada tipe pertama karena ia mampu menjinakkan sifat represif dari kekuasaan itu demi melindungi integritas hukum itu sendiri.  Tipe hukum otonom sudah memiliki legitimasi sebagai hukum. Legitimasi ini didasarkan pada gagasan bahwa stabilitas sosial itu baru memiliki keabsahan secara hukum apabila penggunaan kekuasaan diawasi menurut prinsip-prinsip konstitusional, prosedur-prosedur formal, dan institusi peradilan yang bebas. Tipe kedua  di atas sudah baik, namun dikhawatirkan apabila hukum hanya dijalankan secara formalitas demikian, maka keadilan yang dicapai juga hanya keadilan formal belaka. Untuk itu perlu ada tipe hukum ketiga yang bertujuan melayani kebutuhan riil masyarakat, atau dengan perkataan lain ia lebih sebagai “problem solver”. Keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan material (substantif).

Nonet dan Selznick mengatakan, bahwa tipe hukum menindas tidak mungkin dapat lepas dari permasalahan “legitimasi” yang dihadapinya,  kecuali ia bergerak mengubah dirinya menuju hukum otonom. Selanjutnya, tipe hukum otonom juga tidak akan mampu mengatasi problema “formalitas hukum” yang dihadapinya dan menuju ke arah tipe hukum responsif.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lilium Interspinas on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other followers

arsip

Blog Stats

  • 33,075 hits
%d bloggers like this: