Politik Hukum Pidana Dalam Pembangunan Nasional

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL[1]

ROMLI ATMASASMITA[2]

 Pendahuluan

UUD 1945 dan Perubahannya telah menetapkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (State’s Law) bukan Negara Kekuasaan (State’s Power) dan salah satu ciri negara berdaulat adalah ia memiliki kekuasaan (yurisdiksi) untuk menegakan hukum dalam batas wilayah kekuasaannya (hak ekslusif negara).Hak ekslusif Negara dilandaskan pada prinsip  State souvereignty , yang meliputi:

  1. Equality of states
  2. Territorial intergrity
  3. Non-intervention

Perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami pasang surut sejak kemerdekaan sampai saat ini yang tidak lain karena pengaruh perkembangan politik global dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan, disamping konflik-konflik internal yang telah terjadi sejak era tahun 1950-an sampai saat ini.

Politik hukum era pembangunan nasional sejak Tahun 1973 dan dalam GBHN Pelita II Bab 27 telah menganut kebijakan Hukum sebagai  “sarana pembaharuan masyarakat” , “ law as a tool of social engineering” , disesuaikan dan kondisi sosial dan politik yang berkembang memasuki era pembangunan nasional. Disayangkan bahwa dalam praktik, kebijakan hukum pemegang kekuasaan telah memahami secara keliru  model hukum pembangunan tersebut,  khusus penggunaan kalimat, “sarana” yang disamakan dengan “alat”(tools); sedangkan Mochtar Kusumaatmadja, pencetus ide hukum pembangunan, telah mengingatkan sejak awal bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua pengertian istilah tersebut.[3]

Kekeliruan sebagaimana dikhawatirkan  si atas telah terjadi ketika  Negara memaksakan kehendaknya melalui perundang-undangan kepada rakyatnya tanpa sistem “check and balances” sehingga menimbulkan  efek negatif  baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.  Contoh, antara lain, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (2002/2003),  UU Kepailitan (1998/2009), UU Pornografi(2009); UU Minyak dan Gas Bumi(2009); UU Kehutanan (2009); UU Lalu Lintas Jalan(2009).

Setiap produk peraturan perundang-undangan harus menampakkan filosofi dan misi yang bertujuan menciptakan ketertiban,kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatannya termasuk akibat-akibat  akibat sosial,ekonomi dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan te rsebut.

Sebagai contoh, untuk mewujukan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan empat kali perubahan UU yang mengandung misi penghukuman (filsafat retributif) dan menyelamatkan keuangan negara (filsafat utilitarianisme) secara bersamaan .Misi yang diemban uu tersebut adalah agar pelaku jera dan negara tidak dirugikan. Namun dalam praktik, filosofi dan misi tersebut sering diabaikan antara lain hanya ditujukan pada penghukuman seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan  peningkatan pemasukan keuangan negara atau bahkan efek jera tidak lebih meningkat dari sebelum berlakunya empat kali perubahan undang-undang tersebut.

Praktik pembentukan hukum sebagai alat, bukan sarana pembaharuan tampaknya masih terus akan terjadi dalam peta politik hukum di Indonesia, dan hal ini sangat mengkhawatirkan dilihat dari sudut  bukan hanya dari  aspek perlindungan HAM tersangka dan terdakwa sesuai dengan Bab XA UUD 1945, melainkan juga dari aspek pendidikan hukum generasi bangsa kedepan.

Fenomena penguatan hukum sebagai alat tersebut perlu diimbangi dengan  “kekuatan pers bebas dan bertanggung jawab” dan bagi saya lebih nyaman jika kalimat tersebut diubah menjadi “pers bertanggung jawab dan bebas” karena sulit menetapkan batasan mengenai yg bebas dan bertanggung jawab, sekalipun batas-batas tersebut telah diatur  di dalam UU Pers. Pengawasan eksternal berasal dari  kekuatan lembaga swadaya masyarakat tetap masih diperlukan asalkan  tidak menjadi “trumpet kekuasaan atau pemilik modal”.

Landasan teori hukum dalam politik hukum pidana Indonesia

Sejak diberlakukan hukum pidana belanda (Wetboek van Strafrecht) menjadi hukum pidana Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958,  politik hukum pidana Indonesia dilandaskan pada filsafat retributif.  Hal ini dapat diketahui dari beberapa jenis pidana yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, yang menempatkan pidana mati dan pidana penjara sebagai pidana pokok. Di dalam KUHP Belanda,Jerman dan Perancis, jenis pidana mati telah dihapus sehingga KUHP dengan filsafat retributif telah ditinggalkan sama sekali di dalam sistem hukum pidana di negara-negara Eropa penganut sistem hukum “Civil Law”.[4]

Perkembangan terkini politik hukum pidana di beberapa negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa,   filsafat komutatitif  dan restoratif secara perlahan tapi pasti telah menggeser  filsafat retributif; langkah awal adalah penghapusan pidana mati dari undang-undang pidana yang berlaku di negara anggota Uni Eropa. Langkah yang telah dilakukan khususnya di negri Belanda adalah penerapan pidana bersyarat lebih diutamakan dari pidana penjara dengan alasan efisiensi dan untuk kepentingan ekonomi.  Langkah pembaharuan hukum pidana di Belanda yang terbaru dan termasuk sangat maju adalah amandemen yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober Tahun 1992 dengan dimasukkannya ketentuan mengenai “transaksi” (transactie) ke dalam KUHP Belanda terakhir dikodifikasi pada Tahun 1996.[5]

Jika ditilik dari sudut kepentingan perlindungan warga  negara maka perubahan politik hukum pidana  di negara-negara anggota Uni Eropa juga akan lebih “menguntungkan”jika tetap tanpa perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini disebabkan semakin kompromistis politik hukum pidana dalam mencegah dan menindak kejahatan semakin rentan kekuatan dan wibawa Hukum Pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas disamping melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dalam konteks hubungan luar negeri dan kerjasama internasional maka perubahan politik hukum pidana di negara anggota Uni Eropa seperti penghapusan pidana mati dan proses peradilan in absensia,  sering mempengaruhi  hubungan kerjasama antara negara dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan transnasional, dan berdampak kurang menguntungkan terhadap bidang ekspor dan impor atau dalam bidang perdagangan internasional. Konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, telah melarang penjatuhan pidana mati dan meminta semua negara secara berangsur-angsur menghapuskannya dari KUHP negara-negara peratifikasi konvensi tersebut.[6]  Namun di sisi lain, dalam kasus terorisme internasional langkah Polri melumpuhkan para pelaku teroris dengan peluru tajam sampai mengakibatkan kematian tidak menimbulkan protes keras dari pemimpin negara barat (maju) dan amnesti internasional. Begitupula perlakuan atas penahanan mereka yang dituduh terlibat terorisme internasional di Kamp Guantanamo, masih sarat dengan pelanggaran HAM; akan tetapi tidak ada kecaman keras terhadap pemerintah AS dan sekutunya. Bahkan kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Irak, dipandang sebagai bagian dari penegakan demokrasi dan HAM yang seharusnya serangan ke Irak termasuk kejahatan agresi.

Fakta tersebut dalam konteks politik hukum pidana internasional membuktikan  telah terjadi   hipokritisme kebijakan internasional oleh negara-negara maju terhadap negara lain dibalik selimut demi penegakan HAM dan demokrasi di Irak. Atas dasar fakta  tersebut, politik hukum pidana Indonesia kini berada ditengah-tengah hipokritisme internasional dan terjepit dalam jurang perbedaan tajam antara filsafat retributif dan restoratif yang telah disesuaikan  dengan  “selera”  kebijakan politik negara-negara maju. Sebagai contoh, penyusunan uu pemberantasan terorisme tahun 2002/2003 telah menggunakan “triangle paradigm” yaitu melindungi korban, hak tersangka/terdakwa, dan kepentingan negara.[7] Penggunaan paradigma tersebut untuk mencegah agar  penegakan hukum   terorisme di Indonesia tidak diintervensi oleh kekuasaan negara superpower untuk memaksakan   agar badan intelijen diikutsertakan dalam penegakan hukum tersebut. Namun sejarah telah membuktikan bahwa penggunaan badan intelijen dalam urusan tersebut akan berdampak sama dengan yang terjadi di Guantanamo.

Kini, ada niat pemerintah untuk mengajukan perubahan uu tersebut dengan misi mensukseskan “permintaan” negara maju yang dulu sempat tertunda  dan diarahkan kepada karakter “imperialisme humanisme” (humanitarian  imperialism). Dalam kaitan ini, tentu rencana perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diusulkan pemerintah patut dicermati sungguh-sungguh apalagi dengan telah disahkannya pembentukan Badan Nasional Anti Terorisme oleh Presiden baru-baru ini. Maksud baik pemerintah untuk mengubah UU tersebut dan pembentukan Badan dimaksud tidak boleh menimbulkan ekses negatif di dalam pelaksanaannnya di kemudian hari karena secara historis, sosiologis,kultural, politik dan secara geografis, bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain sekalipun di negara maju.

Untuk dapat mengantisipasi perkembangan dan fakta sejarah pembentukan dan penegakan hukum pidana dalam konteks perkembangan terkini dalam peta politik global dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, secara teoritik kita perlu merujuk kembali kepada berbagai teori hukum  yang  dikenal mulai dari  Plato, Aristoteles, sampai dengan filsafat modern John Rawls, Ronald Dworkin, dan Derida. Di dalam  kekeringan doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang kini berkembang di Indonesia kita mengalami kesulitan   menemukan referensi  sarjana Indonesia terkemuka yang telah berhenti sejak lama, seperti  karya (alm) Sudiman Kartohadiprodjo, (alm)Hazairin, (alm)  Supomo, (alm) Wiryono Prodjodikoro, (alm) Moelyatno, dan (alm) Sudarto,  Mochtar Kusumaatmadja, dan (alm) Satjipto Rahardjo. Dari beberapa sarjana Indonesia di atas, hanya  Mochtar Kusumaatmadja dan (Alm) Satjipto Rahardjo, yang kemudian telah menghasilkan doktrin mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kedua Ahli hukum tersebut telah berhasil meletakkan dasar politik hukum pembangunan nasional yaitu, teori  hukum pembangunan (1973) dan teori hukum progresif (2003) dan masih relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia abad 21.

Mochtar Kusumaatmadja telah  berhasil memadukan pemikiran “positivisme hukum” (Kelsen,Bentham,Austin) , “sociological jurisprudence”(Roscoe Pound) dan “pragmatic legal realism”(Ehrlich) dan muncul dengan teori hukum pembangunan di mana hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.  Alm Satjipto Rahardjo, telah berhasil memunculkan teori hukum progresif di mana hukum dibentuk untuk (tujuan) manusia bukan manusia (diarahkan) untuk (kepentingan) manusia. Teori hukum progresif telah memadukan sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism dan critical legal studies. Hasil studi kritis penulis terhadap kedua model hukum tersebut telah menghasilkan model hukum integratif yang diharapkan dapat menerangkan secara kritis dan objektif kondisi situasi Indonesia di dalam pengaruh tekanan internasional dan situasi internal konflik yang masih berkelanjutan sampai saat ini. Model hukum integratif menekankan bahwa hukum tidak hanya dipandang dan diakui sebagai sistem norma (norms and logic) dan sistem perilaku (rules of  behavior) semata-mata melainkan harus dipandang dan diakui sebagai sistem nilai (system of  values) yang berlandaskan pada nilai luhur Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.[8]

Sejak Tahun 1973, politik hukum di Indonesia termasuk politik hukum pidana di Indonesia menggunakan politik hukum pembangunan sebagaimana dicantumkan dalam program pembangunan nasional namun arah politik pembangunan hukum nasional tersebut telah diubah setelah peristiwa krisis internasional Tahun 1998 di bidang keuangan internasional. Pasca krisis tersebut, arah politik hukum Indonesia termasuk hukum pidana, sebagaimana dicantumkan dalam RJPM Tahun 1999-2014, telah berkiblat kepada pendapat Friedmann tentang sistem hukum (legal substance,legal structure dan legal culture).

Arah politik pembangunan hukum nasional yang meletakkan dasar pemikiran Friedmann tentang sistem hukum (legal system) menurut pendapat saya, hanya ditujukan untuk meletakkan kerangka pembangunan sistem hukum Indonesia bukan ditujukan untuk menggerakan roda pembangunan nasional melalui penempatan fungsi dan peranan hukum di dalam mendukung  pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial, budaya geografis, dan politik. Pandangan keliru   penempatan model Friedmann  dalam sistem hukum Indonesia sekaligus sebagai arah politik pembangunan nasional  tidak dapat digunakan sebagai mesin penggerak dinamis pembaruan hukum yang relevan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia dan kebutuhan mendesak payung hukum sebagai sarana perubahan masyarakat.

Dalam  konteks konsep Friedmann tersebut , perlu dikaji lebih mendalam konsep Ugo Mattei tentang sistem hukum yang relevan dengan perkembangan pembangunan nasional Indonesia khususnya pembangunan sistem hukum. Ugo menawarkan konsep sistem hukum yang saya pandang dinamis dan interaktif untuk memahami perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat.  Konsep sistem hukum Ugo Mattei, meliputi, “the profesional law”, “the political law” dan “the traditional law”.[9] Penyusunan kerangka dasar sistem hukum Mattei lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan Friedmann sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

Rules of professional law, rule of political law and rule of traditional law, therefore, become useful labels to classify the world’s legal systems. In my view, each system belongs to the family of legal systems named after its hegemonic patterns. These classification also conveys important messages regarding the worldwide structure of legal development. Legal transplants, for example, impose aspects of the rule of professional law in non-western countries, while the “harmony ideology” behind certains schemes of alternative dispute resolution shows the continous apppeal of the rule of traditional law in Western Societies.Indeed, the endurance of the rule of political law in certain areas of the law(such as constitutional law) shows why public lawyers have always asked comparative lawyers for alternative classificatory schemes.[10]

Dibandingkan dengan model Sistem Hukum   Friedmann maka model sistem hukum Mattei cocok dengan   pembangunan nasional Indonesia yang bersifat dinamis yang  rentan terhadap perubahan politik dalam dan luar negeri yang berada dalam situasi politik,ekonomi dan sosial yang fluktuatif. Model sistem hukum Mattei bersifat  fleksible dalam menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan serta kemanfaatan di dalam kehidupan masyarakat. Konsep pembangunan hukum masa pemerintahan Kabinet I dan II Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono telah keliru sejak awalnya, karena memandang konsep sistem hukum Friedmann   “terlanjur” dianggap cocok atau dicocokkan saja dengan situasi dan kondisi birokrasi dan  budaya bangsa Indonesia.  Sedangkan kita ketahui bahwa pemikiran Friedmann tidak dilahirkan dan dibesarkan dalam situasi lingkungan dan budaya Indonesia  yang masih menganut budaya paternalistik (clien-patron relationship)[11]. Sekalipun Friedmann memasukkan konsep kultur hukum ke dalam definisi mengenai sistem hukum akan tetapi konsep kultur hukum bagi ybs adalah kultur hukum yang tidak pernah terpikirkan sebagai hukum adat setempat atau hukum agama yang tumbuh dan berkembang berdampingan secara damai di Indonesia. Hal yang tidak sama dengan kultur masyarakat barat yang relatif bersifat homogeen dibandingkan dengan kultur masyarakat negara berkembang yang relatif bersifat  heterogeen.  Pandangan saya sejalan dengan pernyataan Friedman dalam kata pengantar buku” The Legal System: A Social Science Perspective” (1975) yang antara lain mengemukakan sebagai berikut:

This book  is about law in general, but since each society  has its own legal system, the text best fits the legal system of the United States. I’m most familiar with that system, and the law of the United States has been, perhaps, studied more than any other”.

Perkembangan praktik pembentukan hukum dan praktik hukum di Indonesia sejak awal reformasi telah kita ketahui dan rasakan di mana  sangat transparan “intervensi pengaruh”  sistem hukum Amerika Serikat melalui organisasi internasional seperti IMF dan World Bank yang di dominasi oleh para alumni perguruan tinggi terkenal di AS dibandingkan dengan alumni hukum dari daratan eropa. Sebagai contoh, pembentukan UU Kepailitan, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, UU Penanaman Modal, UU Migas dan UU Kehutanan. Begitu pula pembentukan lembaga baru diluar lembaga konvensional yang telah ada sebelumnya, seperti   pembentukan pengadilan niaga. Pola pembentukan hukum dan pelembagaan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan wujud nyata dari pengaruh aliran liberalisme dan kapitalisme sebagai landasan politik hukum era globalisasi[12].

Namun di dalam kenyataannya,  arah politik hukum nasional yang dilandaskan pada kekuatan ekonomi pasar dan telah diyakini mendorong pertumbuhan (national growth) terbukti tidak dapat menjamin terciptanya  pemerataan (equity) hasil pembangunan ekonomi nasional. Kepercayaan atas kekuatan ekonomi  pasar secara berlebihan tanpa kewaspadaan justru telah menimbulkan kepincangan dan kesenjangan antara si miskin dan si kaya yang semakin melebar terutama di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang telah mencapai 30% dari total jumlah penduduk sebanyak 250 juta orang. Kondisi tersebut diperparah lagi dalam situasi Indonesia dengan maraknya korupsi sehingga negara mengalami kebocoroan sebesar  30 % setiap tahunnya.

Kondisi nyata perkembangan arah ekonomi nasional tersebut di atas jelas memerlukan payung hukum yang searah dengan filsafat kapitalisme barat dengan ekonomi pasar tersebut. Dari sudut inilah kita para ahli hukum dan praktisi hukum yang terlibat dalam pembentukan undang-undang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan telah memberikan andil baik secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari  di dalam menciptakan ketimpangan dan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin tersebut.

Dalam bidang politik hukum pidana, perkembangan nyata telah tampak dari pengaruh filsafat individualisme dengan mengusung konsep pertanggungjawaban pidana individual (PPI) (individual criminal responsibility) sejak diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) dan diakui sebagai sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Nomor 73 Tahun 1958. Pertanyaannya mengapa sejak kemerdekaan sampai saat ini tidak diperkenalkan konsep “pertanggungjawaban kolektif/PPK (collective criminal responsibility) ? Dampak dari konsep PPI dalam praktik adalah munculnya konsep pemisahan antara pelaku, pelaku peserta, pembujukan dan pembantuan. Namun pembedaan tersebut menjadi kurang relevan ketika Negara memandang perlu untuk memberantas kejahatan serius yang berdampak luar biasa seperti terorisme, narkotika, korupsi dan pencucian uang yang telah memiliki karakter “organized crime”.[13]

Di era globalisasi abad 21, politik hukum pidana justru tidak lagi relevan hanya terfokus kepada kejahatan individual akan tetapi seharusnya arah politik hukum pidana nasional ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan kolektif baik yang berlatar belakang etnis, agama, sistem sosial, dan politik. Di dalam menghadapi bentuk baru kejahatan kolektif inilah, terletak kelemahan mendasar konsep PPI sehingga di dalam praktik disiasati  oleh Jaksa penuntut umum dengan melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing)  pidana yang melibatkan lebih dari satu orang atau bersifat kolektif. Strategi JPU yang telah merupakan kebiasaan dalam praktik peradilan dipandang dan diakui “benar” oleh praktisi hukum, termasuk para Hakim; mencerminkan kelemahan yang berarti. Kelemahan pertama, pola penuntutan di atas landasan pemikiran individualistik tersebut justru merupakan pelanggaran hak asasi tersangka dan melanggar prinsip   “Due Process of Law”dan prinsip “non-self incriminating evidence” sebagai contoh penerapan konsep  saksi mahkota baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan.  Kelemahan kedua, pola penuntutan tersebut sudah tidak relevan ketika menghadapi ancaman dan tantangan bangsa-bangsa pada abad 21 a.l. terorisme dan kejahatan transnasional terorganisasi.[14]

Politik Hukum Pidana masa yang akan datang

Sejak konsensus Washington (1980) [15]menghasilkan konsep globalisasi internasional maka hegemoni negara superpower beralih dari era penggunaan kekuatan militer kepada penggunaan kekuatan  ekonomi internasional dalam cita-cita kesejahteraan dunia. Keseimbangan kekuatan saat ini dibedakan dalam dua jenis yaitu “Hard power” dan “soft power”. Joseph P.Nye Jr, [16]  mengatakan:”Military and economic power are both examples of hard command power that can be used to induce others to change their position. Hard power can rest on inducements(carrot) or threats (sticks).” Sedangkan yang dimaksud dengan “soft power” adalah,”rests on the ability to set the political agenda in a way that shape the preferences of others. The ability to establish preferences tends to be associated with intangible power resources such as an attractive culture, ideology, and institutions”. [17]

Dalam bahasa politik,  “soft power” diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut:” If I can get you to want to do what I want, then I do not have to force you to do what you do not want to do”.

Kekuatan “soft power” yang dimaksud oleh Nye Jr adalah kemampuan untuk membujuk dan menarik perhatian, dan keduanya sering menuju kepada pengakuan atau peniruan; kekuatan ini terletak pada kebudayaan Amerika Serikat. Kedua kekuatan tersebut (hard and soft power) merupakan modal utama politik AS memasuki era globalisasi karena pemerintah AS menyadari sepenuhnya landasan kekuatan di dunia telah meninggalkan kekuatan militer dan penguasaan (wilayah);  tumbuh pesatnya nasionalisme di berbagai belahan dunia; perubahan besar di negara industri maju yaitu fokus pada kesejahteraan (welfare) daripada kemenangan (glory), dan disadari bahwa penggunaan kekerasan membahayakan pencapaian tujuan ekonomi dunia.[18]

Pengaruh “soft power” tersebut di atas dan dampaknya sangat terasa di dalam proses perencanaan dan penyusunan peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah saya kemukakan dalam uraian awal tulisan ini.[19]

Pengaruh “soft power” inipun juga telah terjadi pada Tahun 1998 ketika menghadapi solusi atas krisi BLBI di mana  pemerintah telah “mengikuti” saran IMF untuk melaksanakan  mekanisme “release and discharge” (R & D) dan  pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Keputusan Pemerintah Indonesia tersebut telah tidak   mempertimbangkan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia[20]. Kebijakan pemerintah tersebut sekalipun Kejaksaan Agung telah menetapkan SP3 dengan merujuk pada Inpres Tahun 1982, masih   menimbulkan kontroversi hukum dan sosial bahkan merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia di masa yad dan  dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengkajian arah politik hukum pidana nasional di masa yad. Dampak nyata dari kebijakan pemerintah dalam kasus BLBI adalah tidak berbeda dengan  sikap pemerintah saat ini terhadap kasus Bank Century. Bahkan juga telah terbukti banyak fakta penanganan kasus perkara pidana yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang telah diperlakukan secara diskriminatif seperti kasus sisminbakum, dibandingkan dengan kasus BLBI dan Bank Century.

Pelajaran yang dapat kita ambil dari fakta kebijakan penegakan hukum dan ditengah hipokritisme internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional, yaitu bahwa diperlukan reorientasi arah kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana) Indonesia di dalam mengantisipasi perkembangan idiologi globalisasi dan kemungkinan terburuk dampak dari idiologi globalisasi

Pelajaran pertama adalah, melakukan kajian yang teliti dan komprehensif terhadap semua perencanaan pemerintah terutama dibidang legisasi termasuk usul inisiatif dari DPR RI di berbagai sektor dan Rancangan Perda atau perda yang mengatur sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi.

Pelajaran kedua, khususnya bagi para ahli hukum pidana mengkaji bersama secara teliti perubahan pesat perkembangan dan tren perkembangan hukum pidana di negara barat (Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa) di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan keuangan,perbankan, pasar modal dll. Mengapa dikhususkan terhadap ketiga sektor  tersebut? Hal ini disebabkan telah diakui di berbagai negara bahwa, ketiga sektor tersebut merupakan tulang punggung Negara di dalam mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat. Kajian hukum pidana terhadap ketiga sektor tersebut dan beberapa contoh kasus di Indonesia seperti Kasus Monsanto dan kasus Innospec akhir-akhir ini justru sangat penting  untuk dilakukan oleh para Ahli hukum pidana dan ahli hukum ekonomi bersama-sama.[21]

Pelajaran ketiga, merujuk kepada peta politik hukum yang masih dikuasai oleh dua sistem hukum, Civil Law System dan Common Law System; dan fakta telah terjadi pergeseran dominasi sistem hukum “Civil Law” oleh sistem hukum “Common Law” serta  perkembangan peta kekuatan politik negara maju dan negara berkembang di era globalisasi saat ini.   Selama ini para Ahli hukum pidana Indonesia, belum memiliki perhatian terhadap konteks situasi sebagaimana saya sampaikan di atas. Mereka lebih sering berpolemik mengenai paham  retributif dengan dasar pemikiran positivisme hukum tanpa mempertimbangkan secara khusus bahwa, sistem hukum pidana adalah  merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy)[22] dewasa ini yang menuntut peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Di dalam   mengkaji fungsi dan peranan hukum pidana Indonesia (lama)[23]   penulis, berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan pola pikir mengenai fungsi dan peranan hukum di kalangan ahli hukum pidana, yaitu   penerapan hukum pidana harus selalu berakhir dengan penghukuman dan pemenjaraan; kedua, dalam  kejahatan serius fungsi dan tujuan retributif harus dilipatgandakan daripada kejahatan ringan; dan bahkan prinsip “ultimum remedium” harus dikesampingkan.  Pola pikir tersebut terbukti dalam praktik tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap perbaikan iklim penyelenggaraan negara sampai saat ini. Sebagai contoh, sejak ditetapkan UU Pemberantasan Korupsi dan UU Pencucian Uang,  tingkat keberhasilan ,dari aspek disiplin dan integritas serta kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara tidak mengalami perubahan secara signifikan. Sebaliknya semakin meningkat penyelenggara negara yang terlibat dalam perkara korupsi,keuangan dan perbankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemberdayaan fungsi dan peranan hukum pidana di dalam mendukung penguatan sektor ekonomi, keuangan dan perbankan sebagai tulang punggung peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia di era globalisasi saat ini.

Keberhasilan yang tidak signifikan dalam penegakan hukum pidana  terhadap  tindak pidana korupsi,tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang keuangan dan perbankan serta di bidang pasar modal selama era reformasi membuktikan beberapa penyebab sebagai berikut: (1) faktor sumber daya manusia penegak hukum; (2) faktor sarana dan prasarana; dan (3) faktor kekeliruan pemahaman para ahli hukum pidana tentang fungsi dan peranan hukum pidana dalam pembangunan nasional.

Penutup

Kesimpulan dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

  1. Politik hukum pembangunan yang dibentuk sejak awal Tahun 1973 dengan model hukum pembangunan masih relevan dalam perkembangan politik hukum di era globalisasi saat ini jika dipadukan dengan model hukum progresif.
  2. Di dalam mengantisipasi perkembangan politik hukum di era global terutama politik hukum pidana, perlu dikaji secara kritis teoritik kemampuan  fungsi hukum pembangunan  dan hukum progesif menghadapi “tekanan internasional” kepentingan negara maju. Dalam konteks ini, perlu ditemukan solusi alternatif yaitu pendayagunaan model hukum integratif[24] yang memadukan model hukum pembangunan dan hukum progresif sehingga menciptakan kekuatan moral internal sumber daya manusia penegak hukum dalam mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan NKRI.
  3. Adopsi, adaptasi dan aplikasi konsep/model hukum asing di dalam berbagai bidang hukum termasuk hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kewaspadaan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya,ekonomi,politik, geografis Indonesia sebagai negara negara kesatuan.
  4. Pergeseran dominasi sistem hukum “Civil Law” dalam kehidupan bangsa Indonesia ke arah sistem hukum “Common Law” harus dicermati secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari ekses-ekses penerimaan sistem hukum “Common Law” terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional dan terorganisasi.
  5. Fokus Fungsi dan Peranan Hukum Pidana sebagai sarana pembaharuan di dalam pembangunan nasional tidak lagi semata-mata ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan individual melainkan seharusnya ditujukan terhadap kejahatan kolektif baik berlatar belakang etnis, agama, politik dan status sosial untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat Indonesia

=========================================

[1] Makalah dalam Seminar Nasional,”Membangun Indonesia Melalui Pembangunan Hukum Nasional”; diselenggarakan Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Ikatan kekeluragaan Advokat Indonesia (IKA-UI); Dharmawangsa Hotel, Tanggal 8 Desember 2011

[2] GURUBESAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL UNPAD

[3] Mochtar Kusumaatmadja,”Fungsi dan Peranan Hukum dalam Pembangunan” dalam “Hukum,Masyarakat, dan Pembangunan”; Binacipta, tanpa tahun

[4] Perbedaan lebih jauh antara sistem hukum “Civil Law” dan “Common Law” dapat dibaca dalam,Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”;Penerbit Fikahati, Jakarta, 2009

[5] Ketentuan mengenai “transactie”  (Pasal 74) ditempatkan di bawah judul Bab VIII,”Lapse of the Right to Prosecute and Lapse of the Right to Implement Sentence”. Ketentuan  ini adalah merupakan salah satu proses beracara pidana yang memberikan “diskresi” kepada penuntut umum  untuk tidak melimpahkan perkara ke persidangan dengan beberapa syarat. Dicantumkan dalam Pasal 74 rumusan sebagai berikut:”The right to prosecute lapses where the conditions set are met.  The following conditions may be set: a.the payment of a sum of money to the State, the amount being not less than five guilders and not more than  the maximum statutory fine;b.renunciation of title to objects that have been seized and that are subject  to forfeiture or confiscation;c.the surrender pf objects subject  to forfeiture or confiscation,or payment to the State of their assessed value; d.the payment in  full to the  State of a sum of money or transfer of object seized to deprive the accused, in whole or in part, of the estimated gains acquired by means of or derived from the criminal offense, including the saving of costs; e.full or partial compensation for the damage caused by the criminal offense.”

[6] Konvenan tersebut telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan telah dicantumkan dalam UUD 1945 Bab XA Pasal 28 A sd I .

[7] Romli Atmasasmita,”Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia”; BPHN Departemen Kehakiman RI; 2002.

[8] Lihat buku Romli Atmasasmita, “Model Hukum Integratif: Sintesa Pemikiran Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif”; Genta Publsihing: dalam pencetakan (2011)

[9] Ugo Mattei, “The Taxonomy and the World’s Legal System”; American Journal of Comparative Law, Vol 45 Number 1/Winter 1997; halaman 16-36. Yang dimaksud dengan “the profesional law” adalah hukum yang berlaku di negara maju atau hukum modern yang mendahulukan hukum sebagai satu-satunya solusi dalam penyelesaian sengketa. Hukum dilepaskan dari ikatan agama dan tradisi. Yang dimaksud dengan “the political law” adalah hukum dan politik sangat erat kaitannya dan yang terjadi adalah proses hukum ditentukan oleh hubungan politik.  Yang dimaksud dengan “the traditional law” adalah, hukum tidak terlepas dari agama dan tradisi.

[10] Ibid, hlm 16

[11] Romli Atmasasmita,”Tiga Model Hukum Pembangunan di Indonesia”; makalah tidak diterbitkan; Unpad,2010. Dalam Makalah tersebut,

[12] Untuk memahami plus dan minus tentang Globalisasi, baca dan cermati pandangan Jacques B. Gelinas, dalam karyanya,”Juggernaut Politics”:Understanding Predatory Globalization;Zedbooks&Fernwoods;2003;  Richard Falk,”Predatory Globalization :A Critique”;Polity Press; 2002; dan Joseph Stiglitz,”Gobalization and Its Discontent”, (2003) dan “Making Globalization Work”(2006).

[13] Karakter “organized crime” berdasarkan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang telah diratifkasi dengan UU RI Nomor 5 Tahun 2009, adalah, kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari 3(tiga) orang, dan bersifat terstruktur serta terlibat dalam kejahatan serius dengan ancaman di atas 4(empat) tahun.

[14] Lihat Laporan Panel Tingkat Tinggi (HIGH-Level Panel) tentang “Threats, Challenge and Change”; di bawah Supervisi Sekjen PBB Tahun 2004.

[15] Dikutp dari Stiglitz, “Globalization and Its Discontent”;Norton and Company-paperback; 2003; hlmn 15-17. Konsensus Washington (Washington Consensus) tahun 1980 adalah konsensus antara IMF, World Bank, dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat tentang “Kebijakan yang tepat bagi Negara-Negara Berkembang “ yang mencerminkan pendekatan radikal terhadap perkembangan dan stabilisasi Ekonomi.

[16] Joseph P.Nye Jr,  The Power of the American Paradox”;Oxford University Press; 2002; halaman 8

[17] Ibid halaman 9

[18] Op cit.halaman 5-6

[19] Lihat uraian di halaman 10

[20] Di dalam Keppres tentang “R & D” kepada sejumlah Bank Nasional, diperintahkan agar proses penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dihentikan terhadap beberapa pemilik Bank bermasalah. Terbukti kemudian agunan yang dijaminkan dalam pelaksanaan “R& D” tersebut banyak aset-aset yang bernilai rendah dan bahkan diantaranya tidak ada (alias bodong).

[21] Kasus Monsanto adalah tindak pidana suap terhadap pejabat publik asing (Indonesia) oleh Perusahaan Amerika Serikat  berkedudukan di New York, dan memiliki cabang di Indonesia. Kasus Innospec, perusahaan Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika dan memikii agen perusahaan di Inggeris dan di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana suap terhadap pejabat publik asing (di Indonesia). Tindak pidana Suap   kedua perusahaan Amerika  Serikat  tersebut telah melanggar ketentuan “Foreign Bribery Practices Act” AS, dan penyelesaiannya dilakukan melalui proses “injunction” atau mediasi. Kedua perusahaan tersebut membayar sejumlah denda administratif yang ditentukan oleh Departemen Kehakiman AS dan Badan Pengawas Pasar Modal AS (SEC); dan dilakukan restrukturisasi organisasi serta manajemen di kedua perusahaan tersebut. Departemen Kehakiman AS berkewajiban merahasiakan semua perbuatan kedua perusahaan tersebut kepada siapapun termasuk kepada instansi pemerintah (KPK dan Kejagung) di Indonesia.  Selain itu masih ada hambatan prosedural dalam meminta bantuan hukum timbal balik dengan pemerintah AS karena sampai saat ini kedua pemerintah (Indonesia dan AS) tidak terikat ke dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assitance Treaty/Mutual  Assistance in Criminal Matters).

[22]  Hoefnagels, “The Other Side of Criminology”;

[23] Fungsi dan peranan hukum pidana lama dimaksud adalah yang  dilandasi filsafat retributif dengan peranan “ulitimum remedium” kecuali untuk tindak pidana yang bersifat  luar biasa (extra ordinary crimes)  seperti korupsi dan terorisme,  berlaku peranan “primum remedium” sebagai “extra ordinary measures”.

[24] Model Hukum Integratif diusulkan penulis dalam mengkritisi model hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan model hukum progresif Satjipto Rahardjo (alm) dalam buku, “Model Hukum Integratif: Sintesa Model Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif”; Genta Publishing (2011)-dalam proses penerbitan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s