Peraturan Perundangan sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah – Bag. I

Kajian Normatif Pembentukan Peraturan Perundangan sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah

Oleh : Anang Setiyawan

A. Tata Norma dan Norma Hukum

Menurut Aritoteles, manusia adalah makhluk sosial atau zoon politicon. Manusia tidak hidup terasing dari manusia yang lain. Antara manusia satu dengan manusia yang lain saling memerlukan, atau dengan kata lain bahwa manusia adalah kesatuan sosial. Faktor kebutuhan, baik secara rohani dan jasmani, menyebabkan manusia mau tidak mau harus hidup dalam suatu lingkungan sosial.

Masyarakat hukum adalah, suatu mayarakat yang dapat menentukan hukum sendiri dan mengikatkan diri terhadap hukum tersebut. Masyarakat hukum terkecil adalah keluarga dan masyarakat hukum terbesar adalah Negara.

Dalam pergaulan sosial, manusia memerlukan kaidah atau norma sebagai batasan ketika masuk dalam lingkup sosial. Kaidah atau norma adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk bisa bergaul dalam masyarakat, yang memberikan arahan kepada manusia bagaimana ia harus hidup, agar kepentingan-kepentingan yang ada dalam lingkungan sosial dapat terjamin.

Pada dasarnya kaidah atau norma dibedakan menjadi 2, yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma sosial, norma agama, norma kesopanan. Norma etika pada dasarnya berasal dari dari diri manusia sendiri dan dari Tuhan YME. Kaidah-kaidah itu lahir karena adanya hubungan antar sesama manusia dan manusia itu sendiri (kehidupan pribadi).

Kaidah-kaidah di atas dapat digolongkan dalam:

1. Kaidah kepercayaan atau yang disebut juga norma agama, norma ini berasal dari hubungan manusia dengan Tuhan. Norma agama adalah peraturan sosial yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Biasanya norma agama tersebut berasal dari ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan lainnya (religi). Pelanggaran terhadap norma ini dinamakan dosa.

2. Kaidah moral atau norma kesusilaan, norma ini berasal dari diri manusia itu sendiri. Norma ini adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun batin (dijauhi).

3. Kaidah sopan santun atau norma kesopanan, norma ini berasal dari hubungan antar manusia dalam lingkup sosial. Norma ini adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan celaan, kritik, dan lain-lain tergantung pada tingkat pelanggaran.

4. Kaidah / norma hukum, norma ini berasal dan ditetapkan Negara. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu.

Kaidah kepercayaan atau norma agama berasal dari hukum Tuhan untuk mengatur manusia sebagai makhluk pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan dan makhluk antar pribadi, norma ini merupakan norma dasar dalam lingkup sosial. Kaidah kesusilaan berasal dari diri manusia, dan seringkali dipengaruhi atau dibentuk oleh ruang-ruang sosial atau lingkungan sosial. Kaidah kesopanan berasal dari hubungan antar individu dalam suatu kelompok masyarakat untuk bisa diterima dalam lingkup sosial.

Berbeda dengan kaidah-kaidah yang lain, kaidah hukum mengatur  hubungan antar pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kaidah hukum ditujukan untuk ketertiban dan kedamaian hidup bersama. Kedua hal tersebut saling terkait dalam proses interaksi antara pribadi dengan pribadi, antar pribadi dengan kelompok dan antar kelompok.

Norma hukum mempunyai ciri-ciri berbeda dengan norma lain, yaitu :

  1. Mempunyai sifat memaksa
  2. Mempunyai sanksi atau ancaman hukuman bagi yang tidak mematuhi
  3. Mengikat bagi semua orang.

Dalam kaitan antara norma hukum dengan norma yang lain, Purnadi dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kaidah hukum harus berdampingan dengan kaidah lain, oleh karena  ketiga tata norma yang lain tidak cukup untuk bisa mencakup semua hal, diperlukan norma hukum sebagai penunjang. Misal; akta pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan. Norma hukum merupakan legimitasi ketika suatu norma ingin diberlakukan dan memberikan batasan terhadap pemberlakuan norma tersebut.

Secara umum, norma hukum menurut A Hamid Attamini mengandung sifat-sifat:

  1. Perintah (gebod)
  2. Larangan (verbod)
  3. Pengizinan (toestemming)
  4. Pembebasan (vrijstelling)

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, kaidah hukum memiliki sifat-sifat antara lain :

  1. Imperatif, yaitu berupa perintah yang secara apriori harus dilaksanakan baik larangan maupun perintah
  2. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Selain memiliki sifat-sifat tersebut diatas, menurut A Hamid S Attamini, norma hukum (khususnya perundang-undangan) adalah berlaku keluar (naar buiten werken), yaitu bahwa norma hukum perundang-undangan ditujukan kepada masyarakat, baik dalam hubungan antara anggota masyarakat dan atau dalam hubungannya dengan Negara (pemerintah).

Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu mempunyai susunan bertingkat seperti halnya piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah (stufenbau des recht). Dalam Stufenbautheorie Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam stufenbautheorie terdapat suatu norma kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan fundamental, yang disebut sebagai grundnorm atau ursprungnorm, yang bersifat abstrak, umum, atau hipotesis.

Sistem suatu Negara merupakan proses yang terus menerus, dimulai dari suatu hal yang abstrak sampai menjadi norma positif. Semua norma merupakan suatu kesatuan struktur seperti struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi tingkatannya. Urutan norma itu menurut Hans Kelsen, dimulai dari Grundnorm atau ursprungnorm ke generalnorm, kemudian akan dipositifkan, kemudian akan menjadi norma nyata (concretenorm).  Norma nyata lebih bersifat individual, norma nyata merupakan perantara dari norma dasar dengan norma individu, norma ini disebut juga norma antara (tussennorm) (Rosdjiji Ranggawidjaja. 1998; 21-26)

B. Beberapa Sistem Hukum di Dunia

Pada dasarnya hukum di dunia ini dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo saxon. Selain kedua sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain, misal sistem hukum islam yang dikenal sebagai The Moslem Legal Tradition dan sistem sosialis yang dikenal sebagai Socialist Law. Dalam kenyataan dijumpai berbagai kombinasi dari sistem hukum yang ada (Rosjidi Ranggawidjaja,1998: 31), yaitu:

  1. Terdapat sistem – sistem hukum suatu Negara yang sekaligus mengandung ciri tradisi hukum continental dan tradisi hukum anglo saxon, atau gabungan antara tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum tradisi hukum sosialis atau gabungan antara ketiga-tiganya.
  2. Terdapat sistem – sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari ketiga kelompok di atas, misalnya pada Negara – Negara yang mengidentifikasikan diri dengan tradisi menurut ajaran agama islam.

Terlepas dari adanya berbagai sistem hukum seperti tersebut di atas, yang seringkali digunakan oleh Negara – Negara di dunia adalah sistem hukum kontinental dan sistem anglo saxon. Sistem kontinental berkembang  di Eropa daratan. Dalam sejarah hukum modern, Prancis dapat disebut sebagai negara yang paling dulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.

Karena itu, negara yang berada dalam sistem hukum kontinental, selalu berusaha untuk menyususun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang. Penyusunan semacam ini disebut sebgai kodifikasi, oleh karena itu sistem hukum kontinental sering pula disebut sebagai sistem hukum kodifikasi. Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum abad ke-18-19. untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindak sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang.

Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu peraturan perundangan itu baik baik jika memenuhi beberapa syarat, pertama; undang-undang itu harus bersifat umum. Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau objeknya. Kedua; undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang (bekerja secara mekanis).

Dalam perkembangan, sifat berlaku umum tidak hanya terbatas pada undang-undang. Berbagai keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri juga berlaku umum. Begitu pula, pengertian berlaku umum dari suatu undang-undang tidak lagi selalu berarti untuk semua orang, setiap orang, berlaku setiap saat dan semua tempat. Dalam praktik dapat dijumpai undang-undang yang hanya berlaku untuk daerah tertentu, waktu tertentu, kelompok orang tertentu.

Sistem hukum kontinental lazim juga disebut hukum sipil (civil law system). Penyebutan sistem hukum sipil ini karena pada permulaan kodifikasi terutama ditujukan pada hukum-hukum di lapangan perniagaan atau dagang. Maksud kodifikasi di lapangan keperdataan itu, adalah untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum dibidang keperdataan dan perniagaan. Hal ini dapat dilihat, misalnya Kitab Hukum Yustianus. Sistem kontinental menyebar keluar Eropa terutama melalui penjajahan seperti Perancis di Afrika dan Indo China, Belanda di Indonesia, Spanyol di negara-negara Amerika Latin. Di Amerika Serikat meskipun secara keseluruhan adalah sistem anglo saxon dapat dijumpai pula sistem kontinental di Loussiana sebagai peninggalan Perancis. Tetapi ada juga negara-negara yang menjalankan sistem kontinental meskipun tidak pernah dijajah seperti Jepang dan Thailand. Jepang banyak dipengaruhi sistem hukum Jerman. Sedangkan Thailand banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Perancis.

Bagir Manan menguraikan bahwa sistem anglo saxon ini mengalir dari Inggris. Menyebar ke negara-negara dibawah pengaruh Inggris seperti Amerika Serikat, Canada, Australia dan lain sebagainya. Sistem anglo saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya. Sendi utamanya adalah pada yurisprudensi. Sistem hukum anglo saxon berkembang dari kasus-kasus konkret dan dari kasus konkret tersebut lahir sebagai kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (case law system). Dalam perkembangannya, yurisprudensi makin penting sebagai sumber hukum sistem kontinental. Begitu pula peraturan perundang-undangan pada sistem anglo saxon makin menduduki tempat yang penting.

Makin besarnya peranan peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal:

  1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
  2. Peranan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
  3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehigga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
  4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Tetapi perundang-undangan juga mengandung masalah-masalah yang kemudian timbul, antara lain :

  1. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara masyarakat berubah terus bahkan mungkin secara cepat. Akibatnya maka terjadi semacam jurang antara peraturan dan masyarakat. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan membutuhkan hukum sendiri sesuai dengan kebutuhan. Bagi masyarakat yang tidak mampu menumbuhkan hukum-hukum sendiri akan “terpaksa” menerima peraturan perundang-undangan yang sudah “ketinggalan”. Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dapat dirasakan sebagai “ketidakadilan” dan dapat menjadi hambatan perkembangan masyarakat.
  2. Peraturan perundangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum. Dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut sebagai kekosongan hukum atau “rechtsvacuum”. Barangkali yang tepat adalah kekosongan peraturan perundang-undangan (wetsvacuum) bukan kekosongan hukum (rechtsvacuum). Hal ini sesuai dengan ajaran Cicero, ubi societes ibi ius, maka tidak akan pernah ada kekosongan hukum. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila “hukum resmi” tidak memadai.
  3. Resiko perumusan umum. keinginan perundang-undangan untuk membuat rumusan secara umum akan membatasi perbedaan yang menjadi nilai tambah tersendiri, dimana seharusnya nilai tersebut dilindungi bukan disamaratakan (Satjipto Rahardjo.2000;85)

Cara untuk mengatasi kekurangan peraturan perundang-undangan adalah dengan memperbesar peranan hakim. Hakim bukan sekedar “mulut” undang-undang, tetapi sebagai yang mempertimbangkan baik-buruk, manfaat-mudarat suatu peraturan perundang-undangan agar hukum tetap terlaksana dengan adil dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu hakim harus menafsirkan, melakukan analogi.

Lebih jauh dari  itu bila diperlukan, hakim harus menciptakan hukum untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini menimbulkan fenomena baru dalam sistem hukum kontinental yaitu makin pentingnya peranan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai subsistem hukum. Bahkan putusan hakim mempunyai arti yang lebih besar karena menegakkan hukum in concreto, hukum yang nyata atau diberlakukan terhadap yang bersangkutan.

Salah satu kebijakan dalam sistem anglo saxon adalah bahwa pembangunan hukum didasarkan ada keadaan konkret, sehingga akan selalu mendekati kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam praktek tidak selalu demikian. Bahkan ada kemungkinan sistem ini menjadi sangat konservatif karena lazimnya diikuti dengan sistem precedent yang mewajibkan hakim dalam perkara-perkara yang ”identik” untuk mengikuti putusan terdahulu. Dalam keadaan seperti ini kebebasan hakim menjadi terbelenggu.

Jika dalam kontinental ada pemeo, hakim adalah mulut undang-undang, barangkali dalam sistem anglo saxon, hakim adalah mulut precedent. Apabila hakim berpendapat penerapan precedent terhadap perkara baru akan melahirkan ketidakadilan, maka hakim tersebut harus menemukan faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian ia bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan lain. Tetapi ini bukan pekerjaan mudah. Karena tergatung pada kasus, maka sistematika hukum anglo saxon menjadi tidak begitu jelas. Begitu pula perkembangannya tidak dapat direncanakan. Menghadapi perkembangan masyarakat yang cepat, makin terasa kesulitan memacu perkembangan hukum lewat kasus-kasus. Karena itu merupakan satu kenyataan bahwa pada negara dengan sistem hukum anglo saxon berkembang pesat kaidah-kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibatnya, perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum itu sendiri, perbedaan antara kedua sistem tersebut tidak prinsipiil. Peraturan perundangan dan yurisprudensi makin berperan besar dalam perkembangan kedua sistem tersebut. Antara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi merupakan faktor komplementer antara satu sama lain.

Di Indonesia Hingga saat ini, setidaknya ada tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum agama dan sistem hukum barat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang terwujud melalui putusan penguasa adat. Dengan demikian sistem hukum adat lebih dekat dengan sistem hukum anglo saxon.

Sistem hukum agama yang menonjol adalah Islam. Bagian-bagian tertentu dari hukum Islam bukan sekedar hukum yang hidup dalam masyarakat, melainkan sebagai hukum positif yang ditetapkan negara sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam. Sedangkan sistem hukum barat dibawa oleh penjajah Belanda.

Sistem hukum barat ini adalah sistem kontinental karena Belanda termasuk ke dalam sistem kontinental. Peninggalan sistem ini nampak pada KUH Dagang, KUH Perdata, KUH Pidana, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pembangunan hukum nasional, Indonesia nampaknya akan lebih menekankan pada hukum tertulis sebagai sendi utama. Hal ini terlihat pada politik kodifikasi. Sebagai hasil politik hukum tersebut nampak pada pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana . dan politik hukum ini akan diteruskan dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagainya.

Pelaksanaan politik kodifikasi ini telah bergeser dari pengertian dasar kodifikasi karena yang akan lebih dikembangkan adalah ”kodifikasi parsial”. kodifikasi merupakan cermin dari pengaturan yang komprehensif. Menilik pengertian dasar ini, maka sebenarnya “kodifikasi parsial” bukan lagi kodifikasi melankan pengaturan materi tertentu dalam sebuah undang-undang (formal). Bahkan lebih jauh lagi, ada pemikiran yang menganggap bahwa peranan (pembentuk) undang-undang melakukan modifikasi atau perubahan masyarakat lebih penting atau lebih diperlukan dibandingkan dengan upaya kodifikasi. Politik hukum Indonesia dimasa yang akan datang, tidaklah perlu memilih antara kodifikasi dan nonkodifikasi, yang lebih penting adalah menemukan tujuan, arah, sasaran, dan fungsi politik hukum, seperti :

Pertama; apakah Wawasan Nusantara dibidang hukum harus senantiasa diarahkan pada unifikasi hukum di seluruh bidang kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Ataukah sesuai dengan prinsip bhineka tunggal ika, unifikasi akan berlaku secara efektif. Artinya, unifikasi sebagai prinsip tanpa menutup kemungkinan diversifikasi sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

Kedua; apakah setiap gejala atau kepentingan harus diatur dalam undang-undang. Ataukah ada bagian-bagian yang akan dibiarkan diatur sendiri oleh masyarakat atau ditumbuhkan melalui peranan penegak hukum atau ilmu pengetahuan hukum.

Ketiga; sejauh mana faktor atau gejala yang mendunia seperti globalisasi, privatisasi dan lain-lain dapat dipertemukan dengan paham ke-indonesiaan seperti nilai-nilai Pancasila, prinsip kekeluargaan, keadilan sosial dan sebagainya.

Keempat; bagaimanakah corak hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang berdasarkan pancasila pada masyarakat Industri Indonesia dimasa datang.

Kelima; bagaimana sistem pengorganisasian pembinaan hukum nasional yang dapat menjamin kesatuan kebijakan, kesatuan perencanaan, kesatuan program dan sebagainya.

Keenam; bagaimanakah prinsip dan dasar penyusunan perencanaan dan program pembinaan hukum nasional yang terpadu dengan sektor dan prioritas pembangunan lainnya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas, pasti masih dapat ditambah sesuai dengan titik tolak dan pengamatan masing-masing. Tetapi yang penting adalah kesadaran untuk mengkaji politik hukum yang diperkirakan dapat mencerminkan upaya mewujudkan secara konkret bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

C. Tujuan Pembentukan Peraturan-perundangan

Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Negara indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dengan rumusan rechtstaat sesuai dengan UUD 1945 dan rumusan ini dilandasi suatu cita-cita negara integralistik. Paham cita integralistik ini diperkenalkan oleh Soepomo pada saat bangsa indonesia mempersiapkan pembentukan Indonesia. Soepomo mengetengahkan paham cita negara ke dalam kehidupan negara akan dibentuk dan juga menunjukkan bahwa cita negara sebagai dasar pembentukan negara. Cita negara itu peranannya demikian menentukan terhadap susunan negara dan proses kehidupan negara.

Menurut pendapat Ultrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut.

Paul dan Dias mengajukan syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum (Esmi W, 2005:105-106), yaitu :

  1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum tersebut untuk ditangkap dan dipahami;
  2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan;
  3. Efektif dan efesien tidaknya aturan-aturan hukum;
  4. Adaya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa;
  5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum tersebut sesungguhnya mempunyai daya kemampuan yang efektif.

Selain syarat yang dikemukakan diatas, setiap peraturan dibuat berdasarkan tiga landasan yakni landasan filosofis, yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis bangsa indonesia adalah pandangan hidup bangsa indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu pancasila. Penjabaran nilai-nilai pancasila kedalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Landasan sosiologis bangsa indonesia yaitu budaya bangsa indonesia yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat indonesia yang Bhineka Tunggal Ika berwawasan nusantara, dan landasan yuridis bangsa indonesia adalah nilai-nilai dasar UUD 1945 yang dijiwai oleh nilai-nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan sistem konstitusi, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan otentik UUD 1945, UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua perundangan. Sesuai pula dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan yang dibuat harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya.

Secara normatif, pembentukan peraturan perundangan diatur dengan Pasal 5 UU No 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundangan, harus memenuhi asas-asas, sebagai berikut;

1. Asas kejelasan tujuan.

Pembentukannya harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas;

2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang, dimana ketidakwenangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum;

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Pembentukannya harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangan;

4. Asas dapat dilaksanakan.

Pembentukannya harus dapat memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut dalam masyarakat ;

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Peraturan perundangan dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ;

6. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan, sistematika dan pilihan terminologi, bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.

Mengenai ukuran kejelasan, Montesquieu mengajukan persyaratan sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, 2000 : 94-95) ;

  1. Gaya penuturan hendaknya padat dan sederhana. Ini mengandung arti bahwa dengan menggunakan ungkapan retorik bisa menyebabkan peraturan tersebut mubazir dan menyesatkan. Bahasa yang hendak digunakan hendaknya jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan pandapat atau sedkit membuka kemungkinan perbedaan pendapat.
  2. Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya terhadap hal-hal yang bersifat nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang sifatnya metaforis dan hipotesis
  3. Peraturan-peraturan menggunakan bahasa yang tidak terlampau tinggi karena ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan yang biasa saja
  4. Masalah pokok jangan sampai dikacaukan dengan dengan pengecualian, pembatasan atau modifikasi kecuali yang sangat diperlukan
  5. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi karena akan sangat membuka pertentangan pendapat.
  6. Peraturan harus dipertimbangkan dengan kematangan dan kegunaan praktis dan jangan mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan. Peraturan-peraturan yang lemah dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak perlu menghormati perundangan dan bias menghancurkan otoritas Negara.

Sementara itu materi muatan peraturan perundangan mengandung asas Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kenusantaraan; Bhineka Tunggal Ika; Keadilan; Kesamaan Hukum dan Pemerintahan; Ketertiban Dan Kepastian Hukum dan atau Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan. Dijelaskan dalam penjelasannya sebagai berikut;

  1. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
  2. Maksud dari “asas kemanusiaan” adalah setiap materi perundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
  3. Maksud “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi perundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia yang pluralistik (bhineka) degan tetap menjaga Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Maksud “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
  5. “Asas kenusantaraan” memiliki maksud bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia dan materi muatan peraturan perundangan yang dibuat daerah merupakan bagian dari sistem hukum nsional yang beradasarkan pancasila.
  6. “Asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, suku, agama, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
  7. “Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang suku, ras, agama, golongan, gender, atau status sosial.
  8. “Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan perundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
  9. Sedangkan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antar kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara

7 thoughts on “Peraturan Perundangan sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah – Bag. I

  1. Isu keadilan pedapatan dan tindakan pemberontakan bersenjata berakar dari kesejahteraan yang tidak merata, dan keadilan hukum yang tidak ditegakkan. Ekstrimisme Kanan disuburkan ketidakpercayaan rakyat atas birokrasi yang rapuh karena tindak korupsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s